Dorongan agar Digital Asset Market CLARITY Act segera bergerak kini tersendat oleh satu syarat baru yang dianggap penting di Senat AS, yaitu aturan etika. Senator Thom Tillis muncul sebagai figur yang paling diperhatikan karena ia menegaskan tidak akan melanjutkan dukungan jika ketentuan itu belum masuk ke dalam rancangan undang-undang.
Posisi Tillis menjadi krusial lantaran ia duduk di Komite Perbankan Senat dan ikut memegang pengaruh dalam arah pembahasan regulasi aset digital. Dalam pernyataannya kepada Politico, ia menyebut bahwa harus ada bahasa etika di dalam RUU sebelum keluar dari Senat, atau ia akan berubah dari pihak yang ikut bernegosiasi menjadi pihak yang menolak saat pemungutan suara.
Etika menjadi titik paling sensitif
Masuknya isu etika membuat pembahasan CLARITY Act tidak lagi berdiri hanya di atas persoalan struktur pasar kripto. TD Cowen menilai dorongan itu berpotensi menyentuh kepentingan bisnis keluarga Trump, sehingga perdebatan di Senat ikut berubah menjadi pertandingan politik yang lebih luas.
Jaret Seiberg, managing director di Washington Research Group milik TD Cowen, menilai tuntutan tersebut memiliki bobot politik yang besar. Ia juga melihat langkah Tillis sebagai upaya membangun warisan politik, terutama karena senator itu tidak lagi maju dalam pemilihan berikutnya.
Gedung Putih dan industri mendorong kecepatan
Di sisi lain, Gedung Putih bersama pelaku industri justru mendorong agar rancangan aturan itu bergerak lebih cepat. Presiden Donald Trump sebelumnya menyebut RUU tersebut sebagai salah satu prioritas utama setelah menghadiri pertemuan tertutup di Mar-a-Lago bersama pemegang memecoin $TRUMP.
Trump juga memperingatkan industri perbankan agar tidak menghalangi legislasi kripto. Ia menegaskan Gedung Putih akan melindungi rancangan aturan struktur pasar itu dari pihak-pihak yang mencoba merusaknya, termasuk melalui lobi bank yang menolak ketentuan reward stablecoin karena dinilai bisa menggerus simpanan bank tradisional.
Sejumlah hambatan lain ikut menumpuk
Walau perhatian publik tertuju pada syarat etika, TD Cowen menilai jalur RUU ini masih menghadapi beberapa hambatan tambahan. Seiberg menyebut ada lima masalah lain yang ikut memperumit proses, sehingga peluang kompromi di Senat semakin sempit.
Salah satu hambatan yang disorot adalah kekurangan komisaris di Commodity Futures Trading Commission atau CFTC. Selain itu, ada pula kekhawatiran terkait penggunaan pembayaran digital oleh Iran yang ikut menambah sensitivitas pembahasan regulasi ini.
TD Cowen juga menyoroti konflik yang terhubung dengan proyek World Liberty Financial yang berafiliasi dengan Trump. Kombinasi persoalan itu membuat negosiasi tidak hanya bergantung pada satu isu, tetapi pada rangkaian tekanan politik dan regulasi yang saling bertabrakan.
Peluang masih tipis di tengah tarik-menarik politik
Dengan banyaknya kepentingan yang saling berhadapan, masa depan CLARITY Act belum menunjukkan kepastian. TD Cowen masih menilai peluang pengesahan RUU itu dalam tahun ini hanya sekitar satu banding tiga.
Jika hambatan yang ada tidak segera teratasi, Seiberg memperingatkan bahwa aturan akhir untuk pasar kripto Amerika bisa saja baru benar-benar berlaku pada 2029. Dalam situasi seperti ini, satu senator dengan syarat etika yang ia ajukan dapat menjadi faktor yang menentukan arah pembahasan regulasi aset digital di Washington.
