Pemilik kendaraan di Jakarta kini punya waktu terbatas untuk memangkas beban pajak yang tertunggak. Mulai 1 Juni, Pemprov DKI membuka program pemutihan yang menghapus sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB.
Keringanan ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Setelah lewat batas itu, kewajiban pajak kembali mengikuti aturan normal dan denda keterlambatan muncul lagi bila pembayaran belum diselesaikan.
Selama masa program, wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya. Tidak ada tambahan denda keterlambatan yang biasanya membuat total tagihan membengkak.
Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta menyebut penghapusan sanksi itu berjalan otomatis lewat sistem Pajak Daerah. Artinya, pemilik kendaraan tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan pembebasan denda tersebut.
Kebijakan ini juga memberi ruang lebih lega bagi pemilik kendaraan bekas. Urusan balik nama sering menimbulkan kebutuhan administrasi tambahan, dan program pemutihan tersebut ikut menyasar kewajiban BBNKB.
Dorongan agar tunggakan segera dibereskan
Pemprov DKI menyiapkan program ini untuk mendorong warga yang masih menunggak agar segera melunasi kewajiban pajaknya. Masa relaksasi yang hanya dua bulan membuat kesempatan untuk menunda keputusan menjadi sangat sempit.
Bagi banyak pemilik kendaraan, denda telat bayar sering menjadi alasan tagihan terasa berat. Dengan sanksi administratif dihapus, total pembayaran menjadi lebih ringan dibandingkan kondisi normal.
Program ini juga sejalan dengan kebijakan yang sebelumnya pernah diterapkan Pemprov DKI pada tengah tahun dan bertepatan dengan momen ulang tahun Jakarta. Ibu kota akan berusia 499 tahun pada 22 Juni 2026.
Jakarta tidak sendiri
Di luar Jakarta, setidaknya ada empat provinsi lain yang juga menjalankan pemutihan atau keringanan pajak kendaraan sepanjang tahun ini. Bentuknya berbeda-beda, mulai dari pengurangan pokok pajak hingga pembebasan denda.
Jawa Tengah memberi diskon Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5 persen mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Ketentuan itu tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026, dan potongannya langsung diberikan dari nilai pokok pajak roda dua dan empat.
Bali juga menjalankan keringanan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025. Program yang berlaku sejak 5 Januari 2026 itu memberi pengurangan pokok PKB sebesar 8 persen untuk kendaraan hingga 200 cc dan 9 persen untuk kendaraan di atas 200 cc.
Wajib pajak Bali yang patuh dan tidak memiliki tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya mendapat tambahan potongan. Kendaraan hingga 200 cc memperoleh diskon tambahan 10 persen, sedangkan kendaraan di atas 200 cc mendapat tambahan 5 persen.
Bengkulu membuka pemutihan di seluruh wilayah provinsi mulai 1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026. Dalam program itu, warga dibebaskan dari denda pajak kendaraan bermotor dan tunggakan, serta cukup membayar pajak satu tahun berjalan.
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu menyebut program tersebut hanya digelar satu kali selama periode pemerintahan Gubernur Helmi Hasan. Kebijakan itu diambil setelah tingginya permintaan masyarakat yang menunggu pembukaan program serupa.
Bagi warga Jakarta, pesan yang paling penting tetap sama: kesempatan menghapus denda hanya tersedia dalam rentang singkat. Setelah 31 Agustus 2026, keringanan berakhir dan pembayaran pajak kendaraan kembali mengikuti ketentuan biasa.
Source: www.cnnindonesia.com
