Di dataran tinggi Cianjur, banjir kini tidak lagi identik dengan wilayah rendah atau kawasan langganan genangan. Kondisi itu membuat persoalan tata guna lahan di bagian hulu semakin disorot, karena perubahan di lereng ternyata ikut memengaruhi kampung-kampung di bawahnya.
Pemerintah Kabupaten Cianjur melihat alih fungsi lahan sebagai salah satu pemicu utama meningkatnya risiko banjir. Pemkab pun telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi tata ruang dan cara mengelola kawasan hulu agar keseimbangan ekosistem di utara Cianjur tetap terjaga.
Daya serap tanah menurun
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian menyampaikan hasil kajian menunjukkan perubahan lahan dari tanaman keras menjadi perkebunan sayuran telah menurunkan daya serap tanah. Saat hujan deras turun, air tidak lagi tertahan cukup lama di tanah dan langsung mengalir lebih cepat ke wilayah bawah.
Kondisi itu membuat potensi banjir ke perkampungan di bawah meningkat. Lahan yang sebelumnya banyak ditanami kopi dan teh kini berubah menjadi lahan pertanian sayuran, dan perubahan tersebut dinilai memicu erosi sekaligus mempercepat air mengenangi perkampungan warga di kaki gunung.
Wahyu menilai banjir di dataran tinggi menjadi perhatian serius karena kawasan seperti itu selama ini dikenal jarang terdampak banjir. Menurut dia, perubahan lingkungan di hulu sudah memberi dampak nyata pada wilayah yang lebih rendah.
Pembangunan diminta tetap menjaga alam
Di tengah dorongan pengembangan ekonomi dan aktivitas pertanian, Wahyu menegaskan pembangunan tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Ia mendorong pembukaan lahan pertanian disertai penanaman pohon keras agar tanah tetap mampu menyerap air.
Kerja bersama dengan pemerintah provinsi juga diharapkan dapat memperbaiki tata ruang dan pengelolaan kawasan. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Cianjur tanpa mengorbankan daya dukung alam di wilayah hulu.
Upaya pelestarian di kaki Gunung Gede Pangrango
Selain evaluasi tata ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menjalankan upaya pelestarian alam di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Cianjur. Dalam program itu, petani yang semula berladang lalu beralih menanam pohon mendapat upah Rp2 juta per bulan.
Setiap petani disebut akan menggarap satu hingga dua hektar lahan dalam skema tersebut. Program serupa juga sudah diterapkan di sejumlah wilayah lain di Jawa Barat sebagai upaya mengembalikan fungsi alam dan menjaga amanah dari leluhur Tatar Sunda.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bencana alam di sejumlah wilayah Cianjur tergolong jarang terjadi, terutama di dataran tinggi seperti kawasan Puncak-Cianjur. Namun, banjir yang muncul di wilayah tinggi membuat perhatian terhadap tata guna lahan di kawasan hulu kini semakin besar.
Source: megapolitan.antaranews.com
