Pendataan Anak Tidak Sekolah di Jawa Barat kini tidak lagi hanya mengandalkan birokrasi di atas meja. Sebanyak 9.500 mahasiswa dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Jawa Barat akan turun langsung ke desa dan kelurahan lewat program Kuliah Kerja Nyata untuk memeriksa, memetakan, dan mendampingi anak-anak yang belum sekolah.
Langkah ini memberi bobot baru pada upaya penanganan ATS karena data lapangan diposisikan sebagai dasar utama. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai persoalan pendidikan seperti ini hanya bisa ditangani tepat sasaran jika pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat bergerak bersama.
Kampus masuk ke kerja lapangan
Penguatan kolaborasi itu dibahas dalam Lokakarya Pemetaan Anak Tidak Sekolah yang digelar Universitas Muhammadiyah Bandung bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat pendekatan berbasis data dalam penanganan ATS.
Sebanyak 11 PTMA hadir dalam lokakarya itu. Jaringan yang terlibat mencakup UM Bandung, UMC, UMADA, UMMI, Universitas Muhammadiyah Kuningan, UMTAS, UNISA Bandung, UMBARA, IMDA, STIKes Muhammadiyah Ciamis, dan Universitas Muhammadiyah Cileungsi.
Kehadiran mereka menunjukkan bahwa penanganan ATS tidak dipandang sebagai urusan satu lembaga saja. Perguruan tinggi ditempatkan sebagai mitra yang dapat membantu membaca kondisi riil di lapangan dengan lebih teliti.
Data yang akurat jadi titik awal
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Purwanto, M.Pd., menegaskan bahwa tantangan utama tidak berhenti pada banyaknya anak yang belum sekolah. Menurut dia, masalah lain yang sama penting adalah memastikan data yang dipakai benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi nyata.
Purwanto menilai kualitas data menjadi fondasi untuk kebijakan yang tepat sasaran. Dari sudut pandang itu, keterlibatan perguruan tinggi dianggap penting karena kampus dapat membantu menghadirkan data yang lebih valid sekaligus mendukung upaya mengembalikan anak ke satuan pendidikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan angka Anak Tidak Sekolah sebesar 20 persen atau sekitar 75.875 anak pada tahun ini. Target tersebut menempatkan kerja lapangan dan verifikasi data sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penanganan.
Peran mahasiswa di desa dan kelurahan
Melalui KKN, mahasiswa tidak hanya diminta mendata dan memverifikasi anak-anak yang masuk kategori ATS. Mereka juga akan memetakan penyebab yang membuat anak berhenti atau tidak melanjutkan sekolah.
Faktor yang dikaji meliputi kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hambatan budaya, serta persoalan akses dan motivasi belajar. Dengan pemetaan seperti itu, penyebab putus sekolah di berbagai daerah diharapkan terlihat lebih utuh, bukan sekadar angka di laporan.
Pendekatan ini juga memberi ruang bagi mahasiswa untuk memahami persoalan sosial secara langsung. Mereka turun ke lapangan sambil menjalankan fungsi akademik dan sosial yang melekat pada perguruan tinggi.
Dorongan untuk pendampingan lanjutan
Setelah pendataan, PTMA Jawa Barat menyatakan kesiapan untuk ikut mendampingi anak-anak yang teridentifikasi sebagai ATS. Pendampingan itu dapat dilakukan melalui edukasi keluarga, penguatan motivasi belajar, fasilitasi akses pendidikan, dan kolaborasi dengan sekolah serta pemerintah daerah.
Koordinator PTMA Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Prof. Dr. Yadi Janwari, mengapresiasi inisiatif Universitas Muhammadiyah Bandung. Ia menilai lokakarya tersebut menjadi ruang konsolidasi penting untuk membangun gerakan bersama dalam mengatasi persoalan pendidikan di Jawa Barat.
Yadi juga menegaskan bahwa keterlibatan PTMA merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Komitmen itu dijalankan melalui tridarma perguruan tinggi, terutama pengabdian kepada masyarakat.
Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Prof. Dr. Herry Suhardiyanto, M.Sc., IPU., menyebut perguruan tinggi punya tanggung jawab akademik sekaligus sosial. Ia memandang keterlibatan mahasiswa dalam pemetaan ATS sebagai bentuk kehadiran kampus yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam forum yang sama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan PTMA sepakat menjajaki penyusunan pedoman bersama untuk pelaksanaan KKN di tingkat provinsi. Pedoman itu diharapkan membuat program pengabdian mahasiswa lebih terukur, berkelanjutan, dan memberi dampak langsung pada penyelesaian persoalan sosial.
Dengan jaringan mahasiswa yang bergerak sampai ke desa dan kelurahan, upaya mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah mendapat dukungan lapangan yang lebih luas. Perguruan tinggi kini diposisikan bukan hanya sebagai pelaksana pendataan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan daerah dalam menjaga keberlanjutan penanganan ATS.
Source: muhammadiyah-jabar.id-
-
-
-
