Lonjakan penerimaan pajak pada April 2026 menjadi salah satu sinyal paling kuat bahwa pendapatan negara sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Kementerian Keuangan mencatat realisasinya sudah mencapai Rp646,3 triliun, atau setara 27,4 persen dari outlook APBN 2026.
Angka itu bukan hanya besar, tetapi juga menunjukkan perubahan arah yang tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai capaian tersebut jauh lebih sehat karena pada April 2025 penerimaan pajak masih tumbuh minus 10,8 persen secara tahunan.
Pajak jadi penopang utama pendapatan negara
Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Purbaya menegaskan bahwa penguatan pendapatan negara ikut ditopang oleh kinerja pajak. Ia menyebut pertumbuhan pajak berada di kisaran 16 persen dan berpeluang mendekati 20 persen.
Perbandingan antara April 2026 dan April 2025 menjadi sorotan utama karena menunjukkan perubahan yang cukup lebar. Pada April 2025, penerimaan pajak tercatat Rp556,9 triliun atau 25,4 persen dari outlook APBN, tetapi lajunya masih tertahan oleh kontraksi 10,8 persen.
Pendapatan negara ikut menguat
Selain pajak, total pendapatan negara hingga April 2026 juga mencatat kenaikan. Kementerian Keuangan melaporkan realisasinya mencapai Rp918,4 triliun, atau 29,1 persen dari proyeksi APBN, dengan pertumbuhan 13,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Komposisi pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak Rp646,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp100,6 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Rp171,3 triliun, serta penerimaan hibah Rp300 miliar. Dari komponen itu, PNBP sudah mencapai 37,3 persen dari outlook APBN.
Belanja naik lebih cepat
Di sisi lain, tekanan pada APBN tetap datang dari belanja negara yang tumbuh lebih cepat. Hingga April 2026, belanja negara tercatat Rp1.082,8 triliun atau 28,2 persen dari proyeksi APBN, dengan kenaikan 34,3 persen secara tahunan.
Rinciannya, belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah sebesar Rp256,8 triliun. Besarnya belanja membuat APBN masih berada di posisi defisit meski pendapatan negara terus menanjak.
Defisit hingga April 2026 tercatat Rp164,4 triliun atau 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Namun, keseimbangan primer masih berada di zona surplus sebesar Rp28 triliun per April 2026, membaik dari posisi Maret 2026 yang sempat defisit Rp95,8 triliun.
Dengan perkembangan itu, pemerintah melihat ada ruang perbaikan fiskal dari sisi penerimaan. Meski begitu, laju belanja yang masih tinggi tetap menjadi faktor utama yang menjaga APBN belum kembali seimbang pada periode tersebut.
Source: www.suara.com
