Pengelolaan anggaran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kini masuk ke pengaturan yang lebih ketat setelah Kementerian Keuangan menetapkan aturan baru. Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini tidak mengurangi independensi OJK dalam menjalankan tugas pengawasan sektor jasa keuangan.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Kamis (30/4/2026). Fokus utamanya ada pada sisi administratif dan prosedural, mulai dari perencanaan anggaran, pelaporan, sampai pertanggungjawaban dalam kerangka keuangan negara.
Tata kelola dana dibuat lebih disiplin
Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Herman Saheruddin, menilai pengaturan baru ini penting untuk menjaga kredibilitas lembaga. Ia menekankan bahwa tata kelola yang baik harus berjalan seiring dengan akuntabilitas kepada publik.
Menurut Herman, prinsip tata kelola yang baik menjadi bagian penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap OJK. Ia juga menyebut bahwa pengaturan administratif yang lebih transparan dapat memperkuat integritas kelembagaan sekaligus mendukung stabilitas sektor keuangan.
Kewenangan OJK tetap tidak berubah
Di tengah pengetatan aturan anggaran, pemerintah memastikan kewenangan OJK tetap sama. OJK masih memegang fungsi mengatur, mengawasi, dan memeriksa sektor jasa keuangan tanpa perubahan dari aturan baru tersebut.
Pemerintah menempatkan pengelolaan anggaran sebagai bagian dari tata administrasi keuangan negara. Dengan begitu, mekanisme baru ini tidak dimaksudkan sebagai intervensi terhadap fungsi pengawasan OJK, melainkan sebagai penyelarasan teknis dengan kerangka APBN agar pelaporan dan siklus anggaran tetap konsisten.
APBN bisa menjadi bantalan saat penerimaan tertekan
Salah satu pengaturan penting dalam PMK 27/2026 adalah kemungkinan penggunaan APBN sebagai bantalan pendanaan bagi OJK. Skema itu dapat ditempuh melalui mekanisme Rupiah Murni apabila penerimaan dari industri jasa keuangan sedang mengalami tekanan.
Namun, fasilitas tersebut tidak bisa dipakai secara otomatis. Setiap pengajuan tetap harus memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persetujuan tetap melihat kondisi fiskal negara
PMK 27/2026 juga memberi ruang bagi Menteri Keuangan untuk menilai kemampuan keuangan negara sebelum menyetujui kebutuhan anggaran OJK. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (2), yang menegaskan bahwa persetujuan atas kebutuhan anggaran dari Rupiah Murni harus mempertimbangkan kondisi fiskal negara.
Skema tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin penggunaan dana publik tetap efisien dan terukur. Di sisi lain, OJK tetap memiliki jalur pendanaan ketika penerimaan dari industri jasa keuangan melemah.
Sisa dana wajib kembali ke kas negara
Aturan baru ini juga mengatur soal sisa anggaran yang berasal dari Rupiah Murni. OJK wajib menyetorkan kembali sisa dana tersebut ke kas negara paling lambat 10 hari kerja setelah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit diterima.
Ketentuan itu memperlihatkan bahwa pengelolaan anggaran OJK kini ditempatkan dalam sistem yang lebih tertib dan akuntabel. Pemerintah berharap pengaturan ini membantu OJK bekerja lebih optimal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat.
