Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai bergerak, dan tahap awalnya menyentuh 1.061 koperasi di Jawa Tengah serta Jawa Timur. Langkah ini menjadi tanda bahwa program tersebut tidak lagi berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi masuk ke pembuktian di lapangan.
Tahap baru itu memberi beban yang lebih nyata bagi koperasi desa. Pemerintah ingin memastikan model ini benar-benar hidup sebagai unit usaha yang ikut menggerakkan ekonomi lokal, bukan sekadar berdiri di atas dokumen.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut Kopdes Merah Putih telah memasuki fase operasional setelah melewati rangkaian pembentukan badan hukum, pembangunan fisik, gerai, dan pergudangan. Saat meninjau Koperasi Merah Putih Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, ia menegaskan bahwa koperasi-koperasi tersebut sudah melalui musyawarah desa khusus untuk pembentukan badan hukum.
Dengan demikian, tahap awal yang dijalankan pemerintah dapat dibaca sebagai uji awal untuk melihat kesiapan ekosistem koperasi desa. Fokusnya bukan hanya membuka kelembagaan baru, tetapi memastikan seluruh unsur yang dibutuhkan untuk bergerak sudah tersedia dan berjalan.
Ferry menilai fase operasionalisasi bukan pekerjaan ringan. Karena itu, ia menekankan perlunya persatuan dan kekompakan dari seluruh pihak agar program bisa berjalan sesuai tujuan.
Pemerintah menempatkan semangat gotong royong sebagai dasar penggerak program ini. Kolaborasi lintas lembaga juga menjadi bagian penting, karena koperasi desa tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan yang terhubung dari berbagai sisi.
Peninjauan di Jawa Timur dan Jawa Tengah dilakukan bersama sejumlah pejabat. Mereka adalah Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, dan Bupati Blora Arief Rohman.
Kehadiran para pejabat itu memperlihatkan bahwa pelaksanaan program ini melibatkan koordinasi lintas instansi dan pemerintah daerah. Pola kerja seperti ini dibutuhkan agar tahap operasional tidak berjalan sendiri-sendiri di lapangan.
Di tingkat daerah, dukungan juga mulai ditegaskan. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan pemerintah setempat siap mendukung dan melaksanakan program nasional tersebut.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak agar pengembangan koperasi di wilayahnya tetap sejalan dengan arah program. Dukungan daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan karena operasional koperasi akan sangat bergantung pada kesiapan di lapangan.
Dari sisi pengawasan, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita meminta semua pihak terus melakukan evaluasi dan bergotong royong. Pesan itu menunjukkan bahwa tantangan setelah peresmian bukan hanya membuka unit usaha, tetapi menjaga konsistensi pelaksanaannya.
Pada tahap ini, pemerintah tidak lagi berfokus pada pembentukan badan hukum semata. Yang dikejar adalah kesiapan fisik, kelembagaan, dan kerja sama antarpihak agar koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa.
Peluncuran bertahap 1.061 Kopdes Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi langkah awal yang penting. Keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh soliditas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur pendukung di lapangan.
Source: kalsel.antaranews.com
