Pengawasan publik menjadi salah satu kunci utama dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Jawa Tengah. Pemerintah mendorong masyarakat ikut memantau proses penyaluran agar bantuan perbaikan rumah benar-benar diterima warga yang paling membutuhkan.
Skema itu dijalankan dengan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka atau PTT. Lewat cara ini, pembelian bahan bangunan dilakukan secara transparan melalui musyawarah warga penerima bantuan.
Di Jawa Tengah, skala bantuan pada 2026 naik tajam menjadi 30 ribu unit rumah. Lonjakan ini jauh di atas realisasi 7.532 unit pada 2025 dan menunjukkan dorongan besar untuk mempercepat perbaikan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Sasaran program juga dibuat lebih sempit agar tepat sasaran. Bantuan hanya diberikan kepada warga desil 1 sampai 4, belum pernah menerima bantuan perumahan, dan saat ini tinggal di rumah tidak layak huni.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa bantuan harus benar-benar membuat penerima bisa tinggal di rumah yang lebih layak, sehat, dan aman. Ia juga meminta transparansi dijaga ketat selama program berjalan.
Brebes Jadi Salah Satu Titik Besar
Kabupaten Brebes mendapat alokasi 600 unit pada 2026. Jumlah itu melonjak sangat tinggi dibanding hanya 20 unit pada 2025.
Dalam kunjungan lapangan di Desa Kaliwlingi, Menteri PKP meninjau langsung rumah salah satu calon penerima bantuan. Rumah tersebut dinilai belum layak huni karena sebagian besar strukturnya masih memakai bambu yang sudah rapuh.
Kondisi itu menjadi gambaran mengapa intervensi tahun depan dibuat jauh lebih besar. Pemerintah menilai fokus program bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi juga meningkatkan keamanan hunian bagi keluarga penerima.
Jadwal Pelaksanaan Sudah Disiapkan
Perbaikan rumah BSPS di Jawa Tengah dijadwalkan mulai serentak pada 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan di wilayah penerima bantuan selesai pada 30 Juli 2026.
Target waktu itu disiapkan agar proses perbaikan berjalan serempak dan terukur. Pemerintah juga berharap pelaksanaan di lapangan bisa lebih tertib karena pengawasan publik ikut diperkuat.
Ara menilai program ini bukan hanya soal bangunan, tetapi juga soal akuntabilitas penggunaan uang negara. Karena itu, masyarakat diminta aktif mengawasi dan melaporkan jika ada pungutan atau penyimpangan.
Ia bahkan menyebut warga dapat merekam dan memviralkan temuan jika ada praktik yang tidak semestinya. Dorongan itu muncul agar program benar-benar sampai kepada penerima yang berhak tanpa gangguan di lapangan.
Dapat Dukungan dari DPR
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana turut mengapresiasi pelaksanaan BSPS. Ia menilai program ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas hunian.
Danang juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri PKP, dan jajaran Kementerian PKP atas kerja keras menjalankan program tersebut. Dukungan itu memperlihatkan besarnya perhatian terhadap perbaikan rumah warga berpenghasilan rendah di Jawa Tengah.
Pemerintah berharap BSPS tidak berhenti pada perbaikan fisik rumah semata. Program ini juga diarahkan untuk mendorong lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan aman bagi keluarga penerima.
Source: rri.co.id
