Ukuran keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup dilihat dari seberapa banyak orang yang menerima manfaatnya. Di tengah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, sorotan justru mengarah pada kemampuan program itu membuktikan dampak nyata bagi gizi anak, kesehatan ibu hamil, dan kualitas generasi mendatang.
Pergantian kepemimpinan di BGN dipandang sebagai momen untuk menguji apakah program prioritas nasional tersebut benar-benar sudah berjalan pada level yang lebih kuat. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi, menilai perubahan pimpinan wajar selama tujuannya untuk memperbaiki kinerja agar manfaat MBG semakin besar bagi masyarakat.
Fokusnya bukan hanya jumlah, tetapi hasil
Nurhadi menegaskan bahwa MBG tidak boleh diperlakukan sebatas bantuan pangan. Menurut dia, program ini adalah investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga pelaksanaannya harus profesional, akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dari sudut pandang itu, keberhasilan MBG semestinya diukur dari dampak yang lebih luas. Perbaikan status gizi anak, penurunan angka stunting, serta peningkatan kesehatan ibu hamil disebut menjadi indikator yang lebih penting dibanding sekadar besarnya cakupan penerima.
Kepemimpinan baru di bawah sorotan publik
Nurhadi juga menyampaikan selamat kepada Nanik S. Deyang yang mendapat amanah memimpin BGN. Ia menilai beban tugas itu besar karena harapan publik terhadap MBG sudah sangat tinggi setelah program tersebut masuk jajaran prioritas nasional.
Menurut dia, pimpinan baru perlu segera melakukan konsolidasi internal. Pada saat yang sama, pengawasan di seluruh rantai program harus diperkuat, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses produksi, distribusi, hingga kualitas dan keamanan makanan yang diterima penerima manfaat.
Fondasi awal dinilai sudah terbentuk
Meski ada perubahan di kursi pimpinan, Nurhadi menilai fase awal pembentukan BGN telah menghasilkan fondasi kelembagaan yang penting. Pada kepemimpinan sebelumnya, badan ini disebut sudah membangun infrastruktur kelembagaan, sistem pelayanan, dan jaringan pelaksanaan program.
Ia mengingatkan bahwa membangun lembaga baru dengan cakupan sebesar MBG bukan pekerjaan ringan. Karena itu, langkah berikutnya bukan memulai dari nol, melainkan memperkuat tata kelola agar pelaksanaan program makin efektif.
Perlu lebih terbuka terhadap banyak pihak
Nurhadi mendorong BGN untuk membuka ruang masukan dari berbagai unsur. DPR, pemerintah daerah, akademisi, tenaga kesehatan, pelaku usaha pangan, dan masyarakat sipil dinilai perlu dilibatkan agar pelaksanaan program lebih terarah.
Ia menilai kolaborasi seperti itu penting karena program sebesar MBG membutuhkan dukungan kuat dari banyak pihak. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran diharapkan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi rakyat.
Pengawasan DPR tetap berjalan
Di sisi lain, Komisi IX DPR RI disebut akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Pengawasan itu diarahkan agar MBG tetap berada di jalur yang tepat dan tidak melenceng dari tujuan awal.
Nurhadi berharap kepemimpinan baru di BGN mampu memperkuat kepercayaan publik. Di saat yang sama, program ini diharapkan bisa bergerak lebih tertib, lebih terukur, dan lebih kuat dalam pengawasan demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.
Source: www.medcom.id
