Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian kembali menjadi penanda kuat bagi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Di tengah tekanan efisiensi, provinsi ini justru mempertahankan reputasi yang sudah dibangun selama 13 tahun berturut-turut.
Sorotan itu mengemuka saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025. Penyerahan berlangsung dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Sulawesi Tengah, Selasa (2/6).
Opini WTP tetap bertahan
Badan Pemeriksa Keuangan menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah melalui empat aspek utama. Penilaian itu mencakup kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Ahmad Adib Susilo, menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memberi opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Sulawesi Tengah kembali memperoleh opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2025.
Capaian itu membuat Sulawesi Tengah mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Dalam pengelolaan keuangan daerah, konsistensi seperti ini menunjukkan bahwa standar tata kelola masih bisa dijaga dari tahun ke tahun.
Respons gubernur atas capaian tersebut
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah yang menjaga pengelolaan keuangan secara baik dan bertanggung jawab. Ia menilai capaian itu terasa istimewa karena diraih pada tahun pertama kepemimpinannya.
Anwar menyebut keberhasilan mempertahankan WTP 13 kali sebagai kabar baik bagi daerah. Ia juga menilai capaian itu menunjukkan konsistensi dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
Menurut Anwar, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif. Capaian tersebut juga menggambarkan kemampuan daerah menjaga standar pengelolaan keuangan di tengah berbagai tantangan.
Ia turut menyinggung situasi kerja pemerintah daerah yang tetap harus disiplin saat menghadapi kebijakan efisiensi. Karena itu, menurut dia, mempertahankan WTP setelah 12 kali sebelumnya diraih bukan perkara ringan.
Peran DPRD dan pemprov tetap krusial
Rapat paripurna penyerahan LHP BPK juga memperlihatkan pentingnya hubungan kerja antara DPRD Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keduanya sama-sama memegang peran dalam menjaga arah pengelolaan keuangan daerah agar tetap sesuai aturan.
Dalam forum itu, penyerahan LHP dilakukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah. Rapat sendiri dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Arnila HM Ali, dengan kehadiran pimpinan dan anggota dewan, jajaran organisasi perangkat daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Kehadiran unsur legislatif, eksekutif, dan forkopimda menegaskan bahwa pengawasan keuangan daerah berjalan dalam ruang koordinasi yang terbuka. Pada saat yang sama, capaian WTP selama 13 tahun berturut-turut menjadi pengingat bahwa tanggung jawab untuk menjaga standar itu belum selesai.
Source: mediaindonesia.com
