Bagi banyak pengamat, vonis terhadap sepuluh orang di Georgia bukan sekadar perkara hukum biasa. Putusan itu langsung dibaca sebagai sinyal bahwa ruang gerak oposisi di negara Kaukasus Selatan tersebut makin sempit.
Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara panjang kepada para terdakwa yang dituduh mencoba menggulingkan pemerintah dan mengorganisasi kekerasan saat unjuk rasa besar pada hari pemungutan suara pemilihan lokal tahun lalu. Di antara mereka ada penyanyi opera sekaligus aktivis Paata Burchuladze dan beberapa politisi oposisi.
Tuduhan yang berujung vonis berat
Kejaksaan Georgia menyebut para terdakwa terbukti bersalah atas sejumlah tindak pidana. Tuduhan itu mencakup mengorganisasi kekerasan kelompok, menyerukan perubahan kekerasan atas tatanan konstitusional Georgia, dan mendorong penggulingan pemerintahan.
Jaksa juga menuding mereka memutuskan untuk mengorganisasi tindakan kekerasan kelompok. Dalam dakwaan yang sama, para terdakwa disebut merusak properti pemerintah, membakar, dan membangun barikade secara ilegal selama protes.
Burchuladze dan empat terdakwa lain dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Empat orang lainnya menerima hukuman lima tahun, sedangkan satu orang dijatuhi hukuman dua tahun secara in absentia.
Media Georgia mengutip Burchuladze serta dua terdakwa lain yang menolak tuduhan itu sebagai absurd. Mereka juga menyatakan tidak menyesali apa pun.
Protes yang memanas pada malam pemungutan suara
Peristiwa yang memicu kasus ini terjadi pada malam pemungutan suara 4 Oktober. Saat itu, polisi antihuru-hara membubarkan demonstran dengan semprotan merica dan meriam air.
Aksi itu berlangsung ketika dua blok oposisi terbesar memboikot pemilu. Boikot tersebut menjadi bagian dari kebuntuan panjang dengan Georgian Dream, partai yang berkuasa sejak 2012.
Di tengah ketegangan itu, tokoh oposisi menyerukan “revolusi damai” melawan Georgian Dream. Mereka menuduh partai tersebut pro-Rusia dan otoriter.
Menjelang penutupan tempat pemungutan suara, sekelompok demonstran berupaya menerobos masuk ke istana kepresidenan di Tbilisi. Lima aktivis ditangkap pada malam itu, lalu sepuluh orang akhirnya didakwa.
Gelombang protes yang belum padam
Vonis terbaru ini datang ketika unjuk rasa di Georgia belum juga berhenti. Warga telah turun ke jalan setiap malam sejak November 2024, setelah pemerintah mengumumkan penghentian sementara pembicaraan aksesi ke Uni Eropa.
Keputusan itu memutus tujuan nasional yang sudah lama dipegang negara tersebut. Bagi lawan-lawan pemerintah, langkah itu menunjukkan Georgian Dream sedang menjauhkan Tbilisi dari jalur Barat tradisional dan mendekatkannya lagi ke orbit Rusia.
Arah politik itu dinilai semakin kuat setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Karena itu, setiap tindakan keras terhadap oposisi kini makin mudah dipandang sebagai bagian dari pola yang lebih besar.
Transparency International Georgia menyebut vonis terbaru ini memperlihatkan “pola hukuman yang jelas” untuk membungkam pihak-pihak yang menentang kebijakan pro-Rusia partai berkuasa. Direktur lembaga itu, Eka Gigauri, mengatakan hukuman tersebut menargetkan mereka yang membela masa depan demokratis Georgia secara damai.
Dalam pandangan para kritikus, kasus ini menjadi salah satu titik paling tajam dalam konflik politik Georgia. Pemerintah menegaskan tindakan keras terhadap kekerasan dalam protes, tetapi oposisi dan kelompok pemantau melihatnya sebagai tanda bahwa ruang politik di Tbilisi terus menyempit.
-
-
-
-
