Kasus pencegatan Global Sumud Flotilla kini tidak lagi berhenti pada protes politik. Prancis mulai menimbang jalur hukum setelah warga negaranya ikut menjadi korban dalam misi kemanusiaan itu, terutama setelah beredar video yang menunjukkan perlakuan kasar terhadap para aktivis.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menegaskan pemerintahnya tidak bisa tinggal diam ketika warga negara Prancis diduga menjadi sasaran tindakan yang melanggar hukum. Ia menilai respons Paris tidak cukup hanya berupa kecaman, karena ada unsur yang dinilai layak dibawa ke ranah hukum.
Sorotan makin tajam setelah rekaman yang beredar memperlihatkan momen interogasi saat aktivis dipaksa bersujud dalam keadaan terikat. Video itu memicu gelombang kecaman karena dianggap menampilkan perlakuan yang merendahkan peserta misi kemanusiaan.
Global Sumud Flotilla atau GSF kemudian mengeluarkan laporan medis resmi setelah insiden tersebut. Dalam laporan itu disebutkan sedikitnya 30 kasus patah tulang dialami para aktivis akibat perlakuan kasar aparat.
Temuan medis itu memperkuat tudingan bahwa pencegatan kapal bukan sekadar penahanan biasa. GSF menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap keselamatan relawan kemanusiaan.
Pelayaran GSF sendiri berangkat dari Barcelona, Spanyol, dengan membawa ratusan ton bantuan logistik dan medis untuk masyarakat di Jalur Gaza. Namun kapal itu dicegat paksa oleh kapal militer Israel ketika berada di perairan internasional, sekitar 250 mil laut dari garis pantai Gaza.
Seluruh aktivis di kapal sempat ditahan secara sepihak sebelum akhirnya dideportasi oleh Israel. Insiden di laut lepas itu kemudian membuka peluang gugatan lintas negara, karena para korban dari berbagai negara yang tergabung dalam GSF juga menyiapkan langkah serupa di pengadilan internasional.
Berdasarkan laporan FranceInfo, jalur hukum tidak hanya disiapkan di Prancis. Koalisi kemanusiaan itu menilai pencegatan tersebut melanggar konvensi hukum laut dan melihat gugatan sebagai cara untuk menantang impunitas yang selama ini dinilai melekat pada militer Israel.
Ketegangan juga meningkat setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunggah video yang menuai kritik luas. Dalam rekaman itu, ia melontarkan pernyataan provokatif yang menyudutkan para peserta pelayaran kemanusiaan tersebut.
Dengan adanya video, laporan medis, dan rencana gugatan dari berbagai negara, kasus ini berkembang dari insiden penahanan menjadi perkara hukum dan diplomatik yang lebih besar. Sejumlah organisasi pembela hak asasi manusia juga disebut berpotensi memberi dukungan terhadap proses hukum yang sedang disiapkan.
Source: www.suara.com-
-
-
-
