Gejolak harga minyak dunia kembali membuat ruang fiskal Indonesia tertekan. Saat harga bergerak naik, beban APBN ikut membesar karena negara masih harus menutup kebutuhan energi fosil dan impor minyak.
Situasi ini membuat kebijakan energi tidak lagi sekadar urusan pasokan, tetapi juga soal kemampuan negara menjaga stabilitas anggaran. Di tengah kondisi itu, transisi energi kian dipandang sebagai langkah yang dapat mengurangi risiko fiskal dari ketergantungan pada minyak.
Tekanan harga minyak cepat merambat ke APBN
Institute for Essential Services Reform mengutip data International Energy Agency yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 dolar AS pada harga minyak mentah Indonesia atau ICP dapat menambah beban defisit APBN hingga Rp6,8 triliun. Angka ini memperlihatkan betapa sensitifnya keuangan negara terhadap perubahan harga minyak di pasar internasional.
Fabby Tumiwa, CEO IESR, menilai dampaknya bisa jauh lebih besar bila harga minyak bertahan tinggi dalam waktu lama. Ia menyebut, jika rata-rata ICP berada di kisaran US$ 95–100 hingga akhir tahun, beban defisit APBN dapat meningkat hingga Rp170–204 triliun.
Subsidi dan harga BBM jadi titik paling rawan
Kenaikan harga minyak dunia tidak berhenti pada angka di pasar, tetapi langsung memengaruhi keputusan fiskal pemerintah. Di saat yang sama, negara juga harus memikul subsidi energi yang besar, sehingga gejolak harga internasional cepat berubah menjadi persoalan APBN.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah menghadapi pilihan yang serba sulit. Jika harga BBM ditahan, tekanan terhadap anggaran makin besar dan bisa mendorong kebutuhan utang baru untuk menutup pembiayaan.
Sebaliknya, penyesuaian harga BBM juga bukan langkah yang mudah diambil. Kebijakan tersebut berisiko mengganggu daya beli masyarakat, sehingga pemerintah kerap berada di antara tuntutan menjaga fiskal dan melindungi konsumen.
Hingga kini, harga BBM seperti Pertamax dan Pertamax Green disebut masih belum disesuaikan meski secara keekonomian dinilai sudah seharusnya naik. Kondisi itu juga dinilai berpotensi tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
Ketergantungan impor membuat risiko semakin besar
Indonesia masih bergantung pada energi fosil dan impor minyak, sehingga setiap gejolak harga internasional cepat terasa di dalam negeri. Ketegangan geopolitik di Selat Hormuz sempat mendorong harga minyak Brent naik hingga 180 dolar AS per barel dan memicu kekhawatiran atas stabilitas fiskal nasional.
Bagi fiskal negara, masalah ini bukan hanya soal mahalnya impor, tetapi juga soal seberapa cepat guncangan eksternal merembet ke belanja pemerintah. Ketika konsumsi masih ditopang bahan bakar fosil, APBN menjadi lebih rentan terhadap lonjakan harga minyak global.
Transisi energi dinilai makin relevan
Di tengah kondisi tersebut, transisi energi dipandang sebagai opsi yang semakin masuk akal. IESR menilai tekanan terhadap APBN akan terus berulang selama ketergantungan pada energi fosil belum berkurang.
Fabby Tumiwa menegaskan bahwa ketergantungan pada energi fosil merupakan masalah utama dalam ketahanan energi dari sisi fiskal. Karena itu, substitusi ke energi non-fosil dianggap penting untuk menekan biaya produksi sekaligus mengurangi risiko terhadap anggaran negara.
Langkah ini juga berarti mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Jika porsi energi non-fosil makin besar, Indonesia memiliki peluang lebih baik untuk meredam dampak guncangan pasar global yang selama ini cepat menjalar ke APBN.
Elektrifikasi dan reformasi subsidi ikut menentukan
Salah satu jalur yang dinilai penting adalah mempercepat elektrifikasi sektor transportasi. Upaya ini bisa membantu menekan konsumsi BBM dan pada akhirnya mengurangi kebutuhan impor minyak dalam jangka panjang.
Selain itu, reformasi subsidi energi menjadi isu yang tidak kalah penting. Ekonom dan peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai skema subsidi yang berjalan sekarang belum efisien karena masih berbasis pada produk, bukan pada penerima manfaat.
Ia menekankan bahwa subsidi semestinya diarahkan kepada pihak yang memang berhak menerima, bukan diberikan secara luas pada komoditas BBM. Pola seperti ini dinilai membuat beban subsidi tetap besar dan tidak cukup tepat sasaran.
Dengan tekanan harga minyak yang berulang, pilihan kebijakan energi Indonesia makin jelas berkaitan dengan kesehatan APBN. Substitusi energi, elektrifikasi transportasi, dan subsidi yang lebih tepat sasaran menjadi rangkaian langkah yang dapat membantu negara menghadapi pasar energi global dengan posisi fiskal yang lebih kuat.
Source: www.suara.com-
-
-
-
