Pilihan Irak terhadap Ali Al-Zaidi menunjukkan betapa rapuhnya kompromi politik di Baghdad saat ini. Di tengah tarik-menarik kepentingan internal dan tekanan dari luar negeri, sosok tanpa pengalaman pemerintahan itu justru muncul sebagai nama yang dinilai paling mungkin diterima banyak pihak.
Keputusan itu datang setelah blok Syiah utama, Coordination Framework, mengusung Al-Zaidi sebagai kandidat kompromi untuk jabatan perdana menteri. Presiden Nizar Amedi kemudian menunjuk pria berusia 40 tahun tersebut sebagai perdana menteri yang ditugaskan membentuk pemerintahan baru.
Figur nonpolitik di tengah kebuntuan
Pencalonan Al-Zaidi menonjol karena latar belakangnya berbeda dari banyak tokoh yang biasanya duduk di puncak pemerintahan Irak. Ia lahir di Baghdad dari keluarga terkemuka asal provinsi selatan Dhi Qar, tetapi reputasinya tumbuh di sektor swasta dan dunia akademik, bukan dari karier politik praktis.
Latar pendidikan juga ikut membentuk citranya. Al-Zaidi meraih gelar sarjana hukum dan keuangan, lalu melanjutkan studi hingga memperoleh gelar magister perbankan dan keuangan.
Namanya juga tercatat sebagai anggota Iraqi Bar Association. Kombinasi itu memperkuat kesan bahwa ia lebih dikenal karena kapasitas profesional ketimbang rekam jejak di arena politik.
Jejak bisnis yang menjadi modal utama
Di sektor usaha, Al-Zaidi memimpin National Holding Company, konglomerat yang berdiri pada 2017. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pertanian, properti, perbankan, logistik, dan energi terbarukan.
Perannya tidak berhenti di bisnis. Ia juga menjabat sebagai ketua dewan Shaab University dan Ishtar Medical Institute, sehingga dikenal memiliki pengaruh di dunia pendidikan dan kesehatan.
Karena itulah, banyak pihak melihatnya sebagai figur teknokratik yang relatif mudah dipasarkan ke publik internasional. Dalam situasi Irak yang masih mencari stabilitas, latar bisnis, hukum, dan akademik Al-Zaidi dianggap sebagai kombinasi yang menonjol.
Dipilih saat kubu Syiah tidak solid
Dorongan kepada Al-Zaidi tidak lahir dari proses yang sepenuhnya mulus. Coordination Framework disebut mengalami perpecahan serius, sehingga koalisi itu beralih dari politisi senior ke sosok bisnis yang dinilai lebih netral.
Sebelumnya, nama mantan perdana menteri Nouri al-Maliki sempat menguat. Namun pencalonannya terhambat penolakan keras dari Presiden AS Donald Trump, disertai tekanan Washington yang antara lain menghentikan kerja sama dan pendanaan untuk aparat keamanan Irak.
Amerika Serikat juga memberi peringatan kepada pemerintah yang dipengaruhi tokoh pro-Iran dan kelompok bersenjata. Dalam situasi semacam itu, Al-Zaidi dipandang sebagai jalan tengah yang lebih aman secara politik.
Nama Bassem al-Badry juga sempat didorong sebagai opsi lain. Namun penolakan dari rival politik membuat pilihan itu dianggap hanya akan memperkuat posisi faksi al-Maliki.
Minim pengalaman justru jadi alasan
Bagi para pendukungnya, justru ketiadaan jejak politik yang panjang menjadi keunggulan Al-Zaidi. Ia dinilai tidak membawa beban konflik lama dengan blok domestik maupun kekuatan luar, sehingga bisa diperlakukan sebagai “kertas kosong”.
Pandangan itu sejalan dengan kebutuhan pragmatis yang dihadapi Irak. Di tengah polarisasi tajam, negara itu disebut tidak hanya memerlukan politisi berpengalaman, tetapi juga pengelola yang mampu bergerak di bawah tekanan keamanan, ekonomi, dan geopolitik.
Koalisi pengusungnya menilai Al-Zaidi bisa berbicara dengan Washington dan komunitas internasional melalui bahasa kepentingan ekonomi. Itu dianggap penting karena Irak masih berada di persimpangan pengaruh Iran dan Amerika Serikat.
Sorotan pada sektor keuangan dan tantangan ke depan
Latar financi al Al-Zaidi juga ikut menarik perhatian. Ia pernah memimpin dewan Al-Janoob Islamic Bank, sementara laporan lokal dan pengawas keuangan menyebut bank itu sebelumnya pernah menghadapi sanksi dari Bank Sentral Irak.
Catatan tersebut membuat perjalanan profesionalnya tidak lepas dari sorotan. Meski begitu, para pendukungnya percaya pengalaman di dunia usaha dan keuangan justru bisa membantu pemerintah baru mengambil pendekatan yang lebih realistis.
Kini Al-Zaidi memiliki waktu 30 hari untuk menyerahkan susunan kabinet ke parlemen. Ia juga perlu mengamankan dukungan sedikitnya 167 anggota dewan agar dapat melangkah ke tahap berikutnya.
Secara angka, peluangnya belum tertutup karena blok Syiah yang mengusungnya menguasai 185 dari total 329 kursi. Namun tantangan sesungguhnya tidak berhenti pada pembentukan kabinet, sebab Irak masih dibayangi konflik regional yang melibatkan Iran, dampak ekonomi dari penutupan Selat Hormuz, dan perdebatan panjang soal Popular Mobilisation Forces atau PMF.
Washington juga ingin membatasi pengaruh kelompok pro-Iran di tubuh PMF. Di saat yang sama, sebagian faksi bersenjata sebelumnya dikaitkan dengan serangan terhadap kepentingan AS dan negara-negara di kawasan, sehingga posisi perdana menteri baru akan sangat bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan politik dan keamanan.
