Keputusan Presiden Taiwan Lai Ching-te untuk membatalkan kunjungan ke Eswatini menyoroti betapa rapuhnya ruang gerak diplomasi Taipei di tengah tekanan China. Pembatalan itu terjadi setelah Taiwan menuduh Beijing mendorong tiga negara Afrika mencabut izin lintas udara bagi pesawat kepresidenan Taiwan.
Langkah tersebut membuat lawatan yang semula direncanakan untuk menghadiri peringatan 40 tahun naik takhtanya Raja Mswati III urung terlaksana. Bagi Taiwan, ini bukan sekadar perubahan jadwal, melainkan sinyal bahwa persaingan dengan China juga menjalar ke jalur penerbangan dan hubungan dengan negara-negara mitra.
Tekanan atas jalur udara Taiwan
Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan Taiwan, Pan Meng-an, menyampaikan bahwa izin terbang dari Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar tidak dicabut atas kemauan negara-negara itu sendiri. Ia menilai ada tekanan dari otoritas China, termasuk tekanan ekonomi, yang memengaruhi keputusan mereka.
Pan menegaskan di Taipei bahwa pembatalan perjalanan itu tidak dipicu pertimbangan internal Taiwan. Menurutnya, kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan eksternal dapat menghambat mobilitas pejabat tinggi Taiwan saat melakukan kunjungan ke luar negeri.
Seorang pejabat keamanan senior Taiwan juga mengatakan pemerintah memahami adanya tekanan China terhadap Seychelles, Madagaskar, dan Mauritius. Tekanan itu disebut mencakup ancaman sanksi ekonomi, termasuk kemungkinan pencabutan keringanan utang.
Sengketa izin lintas udara memanas
Pemerintah Madagaskar membantah bahwa izin lintas udara sempat diberikan lalu dicabut sepihak. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Madagaskar mengatakan permintaan lintas udara memang ditolak, dan keputusan itu berada dalam kerangka kedaulatan negara atas wilayah udaranya.
Seychelles tidak memberi komentar, sementara Mauritius belum segera merespons permintaan penjelasan dari media. China juga belum langsung menanggapi tuduhan yang disampaikan Taiwan.
Namun, sikap Beijing terhadap Taiwan tetap tidak berubah. China memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menolak pengakuan atas status kenegaraan pulau itu.
Makna politik bagi Taiwan dan Eswatini
Pembatalan kunjungan Lai menjadi perhatian besar karena Eswatini termasuk sedikit negara yang masih mempertahankan hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Eswatini, yang dulu dikenal sebagai Swaziland, memiliki penduduk sekitar 1,3 juta orang dan menjadi salah satu dari 12 negara yang masih mengakui Taiwan.
Dalam konteks itu, kunjungan presiden Taiwan ke Eswatini memiliki bobot simbolik yang kuat bagi Taipei. Kunjungan terakhir presiden Taiwan ke negara tersebut terjadi saat Tsai Ing-wen datang pada 2023.
Rencana lawatan Lai juga dinilai penting karena semestinya menjadi perjalanan luar negeri pertamanya sejak November 2024. Saat itu, ia berkunjung ke Marshall Islands, Tuvalu, dan Palau, serta transit di Hawaii dan Guam.
Lai menilai tekanan China sebagai ancaman yang lebih luas
Dalam unggahan di Facebook, Lai menyebut tindakan menekan seperti ini memperlihatkan ancaman negara otoriter terhadap tatanan internasional, perdamaian, dan stabilitas. Ia juga menegaskan bahwa tekanan apa pun tidak akan mengubah tekad Taiwan untuk tetap berhubungan dengan dunia.
Lai menambahkan bahwa kontribusi Taiwan kepada komunitas internasional tidak dapat dihapus oleh intimidasi. Sikap itu sejalan dengan garis politik Taipei yang menolak klaim kedaulatan Beijing atas Taiwan dan berusaha mempertahankan ruang diplomasi di tengah jumlah mitra resmi yang makin terbatas.
Di sisi lain, Beijing selama ini menyebut pejabat Taiwan seperti Lai sebagai separatis. Lai tetap menegaskan bahwa masa depan Taiwan hanya bisa ditentukan oleh rakyatnya sendiri, sehingga jarak pandangan kedua pihak tampak sulit dipersempit.
Persaingan pengaruh di Afrika
Pembatalan kunjungan itu juga memperlihatkan bagaimana pengaruh China di Afrika terus membesar. Selama ini pesawat kepresidenan Taiwan umumnya dapat melintas di atas negara-negara yang tidak memiliki hubungan resmi dengan pulau itu, sehingga gangguan seperti ini jarang terjadi.
Pada hari yang sama, Presiden Xi Jinping bertemu Presiden Mozambik Daniel Chapo di Beijing dan menjanjikan dukungan bagi pembangunan benua Afrika. Pertemuan itu tidak menyinggung langsung pembatalan perjalanan Lai, tetapi tetap memperlihatkan bahwa Beijing terus memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut melalui pendekatan ekonomi dan politik.
-
-
-
-
