Pergantian besar di tubuh Kementerian Keuangan memunculkan perhatian baru terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberhentikan Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Luky Alfirman dari posisi Direktur Jenderal Anggaran.
Langkah itu sekaligus membuat tiga kursi eselon I di Kementerian Keuangan belum terisi definitif. Di tengah sorotan itu, Purbaya memastikan aktivitas kementerian tetap berjalan karena pelaksana harian sudah ditunjuk untuk mengambil alih tugas sementara.
Kekosongan jabatan tidak menghentikan kerja kementerian
Purbaya menyampaikan bahwa pengisian sementara sudah berlaku sejak kemarin sore. Menurut dia, penunjukan pelaksana harian dilakukan agar layanan, koordinasi internal, dan proses administrasi tidak terganggu meski ada perubahan pada jajaran pimpinan.
Ia menegaskan struktur kerja tetap bergerak normal. Purbaya juga menyebut bahwa dua pejabat yang dicopot belum langsung diberi penugasan baru, melainkan diminta beristirahat sambil menunggu evaluasi dan penempatan yang dinilai paling tepat.
“Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah dari kemarin sore aktif,” kata Purbaya saat dikonfirmasi di Jakarta. Ia juga menyebut, “(Febrio dan Luky) Istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas buat mereka.”
Tiga kursi strategis masih menunggu pengisian
Tidak hanya dua jabatan itu yang kini kosong secara definitif. Posisi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum terisi penuh setelah Masyita Crystallin berpindah tugas ke PT Danantara Investment Management.
Kondisi ini membuat Kementerian Keuangan menghadapi tiga jabatan penting yang belum memiliki pejabat tetap. Di internal kementerian, pengisian posisi tersebut menjadi agenda penting karena peran ketiganya berkaitan erat dengan arah kebijakan fiskal dan pengelolaan sektor keuangan.
Purbaya mengatakan seleksi untuk tiga posisi itu akan dilakukan sekaligus. Nama-nama yang terpilih nantinya akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan akhir. “Nanti kan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekaligus mungkin di awal atau pertengahan Mei,” ujarnya.
Spekulasi muncul di tengah tekanan fiskal
Pencopotan dua dirjen tersebut langsung memunculkan pembacaan baru soal dinamika internal kebijakan fiskal. Seorang sumber pemerintahan yang dikutip IDNFinancials menyebut Direktorat Jenderal Anggaran sebelumnya sudah dipanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk diberi tahu soal pergantian itu.
Meski demikian, penjelasan rinci mengenai alasan pencopotan belum disampaikan ke publik. Sumber yang sama menilai tekanan fiskal ikut mewarnai rotasi pejabat di kementerian tersebut, sekaligus dikaitkan dengan arah strategi ekonomi yang sedang ditempuh pemerintah.
Dalam kutipan yang beredar, sumber itu menyebut situasi tersebut bisa menggambarkan adanya “beda mazab” di tengah tekanan fiskal dan pembahasan strategi subsidi BBM.
Komunikasi publik dan arah kebijakan APBN
Di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro sempat mengatakan belum menerima informasi mengenai pergantian itu pada Selasa (21/4). Namun, laman resmi djspsk.kemenkeu.go.id sudah mencatat Herman Saheruddin sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Di tengah dinamika tersebut, Purbaya juga menegaskan pemerintah belum berencana merevisi APBN 2026 meski ketidakpastian global meningkat akibat konflik AS-Iran. Ia menilai kondisi fiskal masih cukup kuat dan penerimaan negara tetap berada dalam keadaan baik.
Purbaya menambahkan bahwa defisit dalam APBN 2026 memang disiapkan untuk memberi ruang stimulus bagi dunia usaha. Pemerintah, menurut dia, akan terus mempercepat penyerapan belanja agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan eksternal dan penyesuaian kebijakan yang terus berkembang.
