Taruhannya bukan hanya soal jumlah penduduk. Referendum di Swiss kini dipandang sebagai ujian besar bagi arah kebijakan migrasi, kesehatan ekonomi, dan kedekatan negara itu dengan Uni Eropa.
Usulan yang akan diputuskan pada 14 Juni itu mendorong batas populasi permanen Swiss tidak boleh melewati 10 juta jiwa sebelum 2050. Pada saat yang sama, proposal ini juga meminta penghentian perjanjian kebebasan bergerak dengan Uni Eropa.
Perdebatan tersebut muncul ketika opini publik masih terbelah sangat tipis. Jajak pendapat terbaru GfS Bern untuk penyiar publik SRG, yang dilakukan pada 20 April hingga 3 Mei, mencatat 47% responden mendukung proposal dan 47% menolaknya.
Survei itu melibatkan 19.728 responden dengan margin galat plus minus 2,8 poin persentase. Sisanya belum menentukan sikap, sehingga peta dukungan masih sangat terbuka menjelang pemungutan suara.
Sebuah jajak pendapat lain yang dirilis lembaga berbeda pada akhir April sempat memperlihatkan mayoritas tipis untuk kubu pendukung. Perbedaan hasil survei ini menegaskan bahwa belum ada arah pasti dalam sikap pemilih Swiss.
Di balik angka-angka itu, terdapat kekhawatiran yang lebih luas tentang pertumbuhan penduduk. Swiss baru saja melewati 9 juta penduduk, sementara warga negara asing pada 2024 sudah mencapai lebih dari 27% dari total populasi.
Kelompok pendukung inisiatif menilai tekanan atas infrastruktur publik menjadi alasan penting untuk membatasi jumlah penduduk permanen. Namun, dunia usaha melihat langkah tersebut sebagai ancaman bagi kemakmuran negara.
Dampak ke Uni Eropa jadi sorotan
Pemerintah Swiss menentang keras usulan ini karena menilai risikonya terlalu besar bagi stabilitas nasional. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat merusak kerja sama dengan Uni Eropa, yang menjadi mitra dagang utama Swiss, sekaligus menekan perekonomian.
Penolakan itu juga berkaitan dengan arah pembahasan hubungan bilateral yang sedang berjalan. Parlemen Swiss saat ini tengah mengkaji kesepakatan Swiss-Uni Eropa yang dicapai pada akhir 2024, paket yang dirancang untuk memperdalam integrasi ekonomi kedua pihak.
Di sisi lain, Partai Rakyat Swiss atau SVP tetap menjadi penggerak utama usulan pembatasan ini. Sebagai partai terbesar di Swiss, SVP sudah lama menolak integrasi yang lebih dalam dengan Uni Eropa dan memandang pendekatan Brussels sebagai ancaman bagi kedaulatan Swiss serta sumber regulasi yang berlebihan.
Karena itu, referendum ini tidak hanya menyentuh isu demografi. Hasilnya juga dapat memengaruhi hubungan Swiss dengan Uni Eropa pada momen yang sangat sensitif bagi arah kebijakan ekonomi negara tersebut.
Tekanan ekonomi menambah bobot perdebatan
Pemerintah justru mendorong penguatan hubungan dengan Uni Eropa untuk melindungi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Sikap itu semakin menguat setelah kebijakan perdagangan pemerintahan Presiden Donald Trump menekan posisi Swiss di luar Eropa.
Pada 2025, Washington menjatuhkan tarif tertinggi di Eropa kepada Swiss. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah menilai menjaga jalur kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa menjadi semakin penting bagi stabilitas ekonomi nasional.
