Perluasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG kini tidak lagi sekadar soal membangun titik layanan baru. Di banyak daerah, kehadiran jaringan ini mulai ikut menggerakkan aktivitas ekonomi karena kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan operasional berjalan bersamaan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Badan Gizi Nasional menyebut jumlah SPPG yang telah berdiri sudah melampaui 27 ribu unit di seluruh Indonesia. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan capaian itu saat berada di Kota Padang, Sumatera Barat, dan menegaskan bahwa jaringan tersebut telah tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Jaringan besar untuk menopang layanan harian
Menurut Dadan, skala pembangunan SPPG menunjukkan bahwa MBG dijalankan dengan sistem yang luas dan terstruktur. Jaringan ini menjadi penghubung antara distribusi makanan, pengelolaan bahan baku, dan layanan di lapangan agar program bisa berjalan rutin di berbagai wilayah.
BGN menilai keberadaan SPPG membuat pelaksanaan program tidak berdiri sendiri di satu titik, melainkan membentuk pola kerja yang saling menopang. Unsur gizi, administrasi, dan distribusi bergerak bersama supaya kebutuhan layanan dapat dipenuhi secara konsisten.
Ribuan tenaga ikut masuk dalam ekosistem program
Selain infrastruktur, BGN juga membangun ekosistem kerja yang besar untuk menggerakkan MBG. Dadan menjelaskan bahwa saat ini terdapat 27 ribu kepala SPPG, 27 ribu ahli gizi, 27 ribu akuntan, dan 1,1 juta relawan yang ikut terlibat.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG melibatkan banyak lapisan kerja. Kehadiran tenaga gizi, pengelola administrasi, dan relawan membuat operasional di lapangan berjalan lebih tertata dan memiliki dukungan yang lebih luas.
Padang dan Sumatera Barat ikut merasakan perputaran dana
Di Sumatera Barat, BGN mencatat ada 404 SPPG. Dari jumlah itu, 70 unit berada di Kota Padang dan disebut ikut mendorong aktivitas ekonomi setempat.
Dadan mengatakan perputaran uang untuk kebutuhan MBG di Ranah Minang mencapai sekitar Rp400 miliar. Ia juga menjelaskan bahwa sekitar 70 persen dana yang masuk ke virtual account tiap SPPG digunakan untuk membeli bahan baku, sehingga aliran dana tidak berhenti pada urusan penyediaan makanan semata.
Bahan pangan lokal menjadi penopang utama
BGN melihat program ini memberi efek ke sektor pangan karena 95 persen bahan MBG berasal dari pertanian. Artinya, kebutuhan program ikut membuka ruang bagi petani, peternak, dan nelayan untuk terlibat dalam rantai pasok yang terus berjalan.
Pola itu membuat permintaan bahan makanan tetap ada setiap hari. Kondisi tersebut dinilai dapat memberi dorongan bagi produksi lokal dan membantu pelaku usaha pangan di daerah tetap bergairah.
Dampak ikut terasa pada kerja dan pendapatan warga
Selain pada rantai pasok, MBG juga membawa konsekuensi pada biaya operasional. Sekitar 20 persen anggaran program dipakai untuk operasional, termasuk pembayaran relawan dengan kisaran gaji Rp2,4 juta hingga Rp3,5 juta.
BGN menerima laporan dari beberapa daerah bahwa program ini ikut berpengaruh pada penurunan kemiskinan dan pengangguran. Lembaga itu juga menyebut MBG memberi dampak positif terhadap angka gini ratio.
Dadan menambahkan, sejumlah warga di daerah menjadi lebih bersemangat untuk bertani, menanam, dan memelihara ternak. Dorongan itu muncul karena kebutuhan bahan baku MBG membutuhkan pasokan yang konsisten dan berkelanjutan.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari AstaCita Presiden Prabowo Subianto. Dengan pertumbuhan SPPG yang cepat, BGN menilai manfaat program ini tidak berhenti pada pemenuhan gizi, tetapi juga merembet ke sektor pangan, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi daerah.
Source: www.viva.co.id-
-
-
-
