Pembahasan insentif kendaraan listrik yang tengah disiapkan pemerintah belum membuat Gaikindo tergesa-gesa bersikap. Asosiasi memilih menahan komentar lebih jauh karena aturan resmi yang akan menjadi dasar pelaksanaan kebijakan itu belum terbit.
Sikap hati-hati tersebut muncul di tengah rencana pemerintah menyiapkan skema besar untuk mobil dan motor listrik. Bagi industri otomotif, detail regulasi akan sangat menentukan kendaraan mana yang masuk skema, bagaimana pelaksanaannya, dan seperti apa respons pasar nantinya.
Vice Chairman Market Development Gaikindo, I Jongkie D Sugiarto, mengatakan asosiasi menghargai langkah pemerintah yang ingin memberi insentif kendaraan listrik. Namun, menurut dia, yang paling penting saat ini adalah menunggu peraturan resmi agar pelaku usaha memiliki kepastian.
Skema awal menyasar dua segmen
Pemerintah menyiapkan insentif untuk mobil listrik dan motor listrik dalam satu paket kebijakan. Pada tahap awal, kuota yang disiapkan masing-masing mencapai 100.000 unit untuk mobil listrik dan 100.000 unit untuk motor listrik.
Untuk motor listrik, nilai subsidi yang direncanakan adalah Rp 5 juta per unit. Jika kuota awal terserap, alokasi berikutnya masih bisa ditambah sesuai kebutuhan.
Skema ini dibahas bersama Kementerian Perindustrian sebagai bagian dari strategi penguatan industri otomotif nasional. Dengan begitu, kebijakan tersebut tidak hanya diarahkan ke pasar kendaraan, tetapi juga ke arah pengembangan industri secara lebih luas.
Besaran insentif belum seragam
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut insentif akan diberikan melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP. Besaran insentif itu disebut bervariasi dan diperkirakan berada di kisaran 40 persen hingga 100 persen.
Artinya, tidak semua mobil listrik akan menerima perlakuan yang sama. Pemerintah masih menyiapkan pembeda yang akan menentukan besar kecilnya keringanan yang diterima masing-masing model.
Salah satu faktor pembeda utama adalah jenis baterai yang digunakan. Mobil listrik dengan baterai berbasis nikel berpotensi mendapat insentif lebih besar dibandingkan baterai non-nikel.
Perhitungan rinci akan dilakukan oleh Menteri Perindustrian. Skema seperti ini disiapkan agar nikel domestik lebih banyak terserap dalam rantai industri.
Alasan industri memilih menunggu
Bagi Gaikindo, dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah tidak otomatis berarti industri bisa langsung bergerak penuh. Selama aturan teknis belum keluar, pelaku usaha belum bisa membaca kendaraan apa saja yang akan memenuhi syarat dan bagaimana mekanisme administrasinya.
Kepastian itu juga penting untuk melihat seberapa besar kuota yang bisa benar-benar terserap pasar. Karena itu, industri cenderung menahan komentar sampai keputusan final diumumkan.
Dari sisi konsumen, kejelasan skema juga akan berpengaruh pada keputusan pembelian. Insentif yang besar bisa mendorong minat beli, tetapi pasar tetap akan menunggu model mana yang masuk daftar penerima.
Tujuan kebijakan tidak berhenti di penjualan
Purbaya menegaskan insentif kendaraan listrik bukan hanya untuk mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah juga melihat kebijakan ini sebagai cara mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak atau BBM.
Pengurangan konsumsi BBM dinilai berkaitan dengan beban fiskal negara. Karena itu, insentif kendaraan listrik diposisikan sebagai bagian dari pengelolaan ekonomi yang lebih luas.
Purbaya juga menyampaikan bahwa semangat kebijakan ini adalah menjaga mesin ekonomi tetap bergerak. Setelah permintaan tumbuh, sektor manufaktur diharapkan ikut mendapat dorongan yang lebih kuat.
Pendekatan tersebut membuat insentif kendaraan listrik terhubung langsung dengan agenda industri. Selama regulasi belum diumumkan, pasar masih akan menunggu bentuk final skema yang menentukan arah kebijakan ini.
Source: otomotif.kompas.com-
-
-
-
