Isu harga Pertamax kembali ramai dibahas karena banyak konsumen ingin tahu apakah banderol wajar BBM itu benar-benar bisa mendekati Rp17.000 per liter. Pertanyaan tersebut muncul di tengah perubahan harga BBM nonsubsidi yang belakangan membuat sejumlah produk di SPBU Pertamina dan swasta ikut naik secara nasional.
Di sisi lain, Pertamax sendiri belum mengalami kenaikan, tetapi perbincangan soal harga keekonomian terus menguat. Hal itu tidak lepas dari cara penetapan BBM nonsubsidi yang memang mengikuti komponen pasar dan dapat bergerak seiring perubahan kondisi global.
Harga BBM nonsubsidi bergantung pada banyak komponen
Penetapan harga BBM nonsubsidi mengacu pada Kepmen ESDM Nomor 62 Tahun 2022. Aturan ini memasukkan harga minyak mentah, margin badan usaha, pajak, biaya distribusi, serta kurs dolar AS sebagai unsur utama dalam pembentukan harga.
Karena semua komponen itu dapat berubah mengikuti pasar, harga BBM nonsubsidi menjadi sangat sensitif terhadap gejolak global. Evaluasinya juga tidak dilakukan setiap hari, melainkan dibahas per bulan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pertamax belum ikut naik, tetapi ruang penyesuaian tetap terbuka
Di lapangan, Pertamax masih bertahan pada level sebelumnya. Kondisi ini membuat perhatian publik tertuju pada selisih harga dengan produk lain yang lebih murah, terutama bagi konsumen kelas menengah.
Kekhawatiran muncul karena harga jual yang berlaku dibandingkan dengan simulasi keekonomian yang beredar. Dari perbandingan itu, muncul dugaan bahwa harga Pertamax sebenarnya bisa lebih tinggi bila seluruh variabel pasar dihitung penuh.
Simulasi harga sempat memunculkan angka Rp17.850
Dalam data perhitungan yang beredar, Pertamina disebut menggunakan acuan periode 25 Februari 2025 hingga 24 Maret 2026. Acuan itu menampilkan indikator pasar yang bergerak cukup tajam, terutama pada nilai tukar rupiah dan harga produk minyak.
Rupiah disebut melemah dari Rp16.819 menjadi Rp16.877 per dolar AS. Pada saat yang sama, harga bensin atau gasoline naik 62,44 persen menjadi 120,06 dolar AS per barel, sedangkan harga solar atau gasoil naik 90,65 persen menjadi 166,31 dolar AS per barel.
Dari simulasi tersebut, harga keekonomian Pertamax diperkirakan bisa mencapai Rp17.850 per liter. Angka itu sudah mencakup harga dasar, PPN 11 persen, dan PBBKB.
Pertamina membantah data yang beredar
Meski angka tersebut ramai dibahas, Pertamina menegaskan bahwa data itu tidak benar dan menyebutnya hoaks. Dengan penjelasan itu, angka Rp17.850 per liter tidak bisa langsung diperlakukan sebagai kebijakan resmi atau patokan final harga Pertamax.
Pernyataan itu penting karena pasar BBM nonsubsidi kerap memunculkan spekulasi ketika harga minyak dunia bergerak naik. Dalam situasi seperti ini, batas antara simulasi, wacana publik, dan kebijakan resmi sering kali menjadi samar bagi konsumen.
Mengapa kisaran Rp17.000 masih dianggap mungkin
Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai harga keekonomian Pertamax di kisaran Rp17.000 per liter masih mungkin terjadi jika harga minyak dunia tetap tinggi. Ia menyebut bahwa faktor yang diperhitungkan bukan hanya harga minyak dunia, tetapi juga inflasi dan kurs rupiah.
Menurut Fahmy, jika Pertamax naik sementara Pertalite tetap Rp10.000, jarak harga akan semakin lebar. Kondisi itu berpotensi mendorong konsumen kelas menengah, bahkan pengguna sepeda motor, berpindah ke Pertalite.
Ia juga menilai kenaikan Pertamax lebih sensitif dibanding Pertamax Turbo karena basis konsumennya jauh lebih luas. Artinya, perubahan kecil pada Pertamax dapat memicu dampak pasar yang lebih besar dibandingkan produk BBM nonsubsidi lain.
Dampaknya terasa hingga pilihan konsumsi harian
Jika harga Pertamax benar-benar bergerak mendekati angka keekonomian yang dibahas, pengaruhnya tidak berhenti pada biaya isi ulang kendaraan. Perubahan itu juga dapat ikut membentuk pola konsumsi masyarakat, terutama kelompok yang masih memperhitungkan selisih beberapa ribu rupiah per liter.
Selama harga minyak dunia dan kurs rupiah masih bergerak, ruang penyesuaian harga tetap terbuka. Namun besaran akhirnya tetap bergantung pada kebijakan badan usaha dan evaluasi resmi pada periode berikutnya.
Source: www.suara.com-
-
-
-
