Ketegangan di Selat Hormuz belum berhenti menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena dua kapal milik Pertamina masih tertahan di jalur pelayaran itu. Di tengah situasi yang berubah-ubah, KBRI Teheran diminta terus mengintensifkan komunikasi dengan otoritas Iran agar izin lintas kapal dapat segera keluar.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pembahasan dengan pihak Iran dilakukan secara intensif bersama tim Pertamina. Proses ini dipandang tidak sederhana karena melibatkan banyak pihak dan harus menyesuaikan kondisi lapangan yang juga dinamis.
Lobi diplomatik terus dijalankan
Pemerintah menempatkan jalur diplomasi sebagai pilihan utama untuk membuka ruang lewat bagi dua kapal tersebut. KBRI Teheran disebut terus mencari jalan keluar agar kapal Pertamina bisa melintas dengan aman di Selat Hormuz.
Sugiono menilai penyelesaian masalah itu tidak bisa berlangsung cepat. Selain urusan dokumen dan izin, ada pula dinamika di tingkat implementasi yang membuat keputusan dari atas tidak selalu langsung berjalan mulus di lapangan.
Selat Hormuz dan kepentingan energi
Perhatian Indonesia terhadap kasus ini tidak lepas dari posisi Selat Hormuz yang sangat strategis dalam distribusi logistik global. Jalur itu juga berpengaruh pada arus pasokan energi, sehingga gangguan di kawasan ini bisa berdampak lebih luas.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan pasokan energi nasional masih aman. Sugiono mengatakan suplai energi Indonesia tidak sepenuhnya bertumpu pada jalur tersebut, sementara pemerintah juga tetap mencari sumber alternatif untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri.
Kementerian ESDM juga telah menyampaikan bahwa kondisi energi di Indonesia masih relatif aman. Pernyataan itu memperkuat pesan bahwa masalah dua kapal Pertamina di Hormuz belum mengganggu ketersediaan energi nasional secara langsung.
Sikap Indonesia di forum internasional
Selain menangani persoalan kapal, Indonesia juga mengambil sikap tegas soal kebebasan pelayaran di kawasan itu. Pemerintah menolak segala bentuk pungutan tidak sah terhadap kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Sugiono menekankan bahwa kebebasan navigasi harus dijaga agar arus pelayaran dan distribusi logistik global tidak terganggu. Dalam konferensi yang dihadiri sejumlah negara, disebutkan adanya penolakan terhadap segala bentuk fee atau tarif tol bagi kapal yang melewati Hormuz.
Isu ini menjadi penting karena Selat Hormuz dikenal sebagai titik pelayaran yang sensitif dan strategis untuk perdagangan internasional. Karena itu, pemerintah Indonesia terus mengandalkan diplomasi untuk menjaga keselamatan kapal, kepentingan nasional, dan ketahanan energi di tengah situasi kawasan yang belum stabil.
Source: www.beritasatu.com
