Penyambungan jaringan air dan listrik ke permukiman ilegal di Tepi Barat kini menjadi sorotan karena dinilai tidak sekadar urusan pelayanan dasar. Langkah itu dipandang sebagai bagian dari cara Israel memperdalam kendali di wilayah yang oleh PBB disebut sebagai wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal.
Pengakuan paling terang datang dari Menteri Energi Israel, Eli Cohen, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya “menerapkan kedaulatan Israel secara praktik”. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan Ketua Dewan Regional Samaria, Yossi Dagan, untuk menghubungkan permukiman ilegal baru ke sistem nasional Israel.
Sinyal politik dari kerja teknis
Pernyataan Cohen menarik perhatian karena yang dibicarakan bukan hanya proyek infrastruktur biasa. Saat permukiman dihubungkan langsung ke jaringan nasional, statusnya di lapangan ikut menguat dan semakin sulit dipisahkan dari sistem Israel.
Karena itu, langkah tersebut dibaca banyak pihak sebagai aneksasi de facto. Prosesnya tidak dilakukan lewat pengumuman politik formal, tetapi melalui tindakan administratif dan teknis yang perlahan membentuk realitas baru di Tepi Barat.
Kesepakatan yang disebut Cohen mencakup sejumlah lokasi prioritas. Di antaranya Homesh, Sa-Nur, Rehavam, dan Ebal, yang akan dihubungkan ke layanan dasar nasional Israel.
Permukiman terus bertambah di tengah tekanan
Ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat sudah lama menjadi salah satu titik utama konflik. Otoritas Palestina terus meminta komunitas internasional menghentikan perluasan itu, tetapi pembangunan terus berjalan dan kini justru makin ditopang oleh infrastruktur dari pemerintah pusat Israel.
Data yang dikutip menunjukkan sekitar 750.000 pemukim ilegal Israel tinggal di ratusan permukiman di seluruh Tepi Barat yang diduduki. Sekitar 250.000 di antaranya berada di Yerusalem Timur, wilayah yang juga menjadi lokasi sengketa dalam konflik Israel-Palestina.
Di banyak tempat, warga Palestina juga melaporkan serangan dari para pemukim. Mereka menilai tekanan tersebut bertujuan mendorong warga meninggalkan tanah tempat tinggal mereka, sehingga perubahan demografi bisa makin mengakar.
Dampak langsung bagi prospek dua negara
Percepatan pembangunan permukiman disebut terjadi makin kuat sejak pemerintahan Benjamin Netanyahu mulai menjabat pada Desember 2022. Situasi itu berlangsung di tengah sikap PBB yang tetap memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal.
Kondisi di lapangan juga memburuk setelah perang di Jalur Gaza meletus pada Oktober 2023. Berdasarkan data dari sumber-sumber Palestina, pasukan Israel dan pemukim bersenjata telah menewaskan sedikitnya 1.150 warga Palestina di Tepi Barat, melukai sekitar 11.750 orang, dan menangkap hampir 22.000 warga.
Kerusakan yang muncul tidak hanya berupa korban jiwa. Penghancuran rumah dan infrastruktur sipil Palestina juga terjadi dalam skala besar, sementara perluasan permukiman tetap dipacu di wilayah yang sama.
Aneksasi yang bergerak lewat infrastruktur
Dalam konteks inilah sambungan pipa dan listrik ke permukiman ilegal menjadi lebih dari sekadar proyek layanan publik. Jaringan itu memperkuat keterikatan wilayah pada sistem Israel dan menciptakan fakta baru yang makin sulit dibalik.
Istilah “menerapkan kedaulatan secara praktik” menunjukkan bagaimana kebijakan Israel tidak selalu tampil dalam bentuk deklarasi resmi. Kendali dapat diperluas melalui infrastruktur, layanan dasar, dan pengaturan administratif yang membuat pendudukan terasa semakin permanen.
Bagi banyak pengamat, perkembangan ini membuat ruang bagi solusi dua negara kian sempit. Saat permukiman terus melebar dan didukung jaringan nasional, Tepi Barat semakin jauh dari kemungkinan pemisahan wilayah yang setara dan damai.
Source: www.suara.com-
-
-
-
