Satu peta baru untuk lokasi PLTS skala utilitas mulai menawarkan cara yang lebih hati-hati dalam memilih lahan. Alih-alih hanya mengejar tanah paling murah dan paling cepat dibangun, pendekatan ini mencoba menjaga agar hutan, sawah, dan kawasan bernilai ekologis tidak menjadi korban dari percepatan energi surya.
Tim dari Cornell University, The Nature Conservancy, U.S. Geological Survey, dan Central Michigan University mengembangkan model pemetaan yang menimbang tiga kepentingan sekaligus. Tiga prioritas itu adalah biaya pembangunan yang rendah, perlindungan lahan pertanian, dan konservasi lingkungan.
Selama ini, pemilihan lokasi PLTS sering didorong oleh pertimbangan efisiensi. Namun, cara seperti itu bisa memunculkan benturan baru ketika proyek masuk ke lahan pertanian produktif atau wilayah yang penting bagi keanekaragaman hayati.
Model ini dibuat untuk memperlihatkan potensi konflik itu sejak awal. Dengan begitu, pengembang tidak hanya melihat lokasi yang mudah dibangun, tetapi juga konsekuensi yang mungkin muncul bagi pertanian dan lingkungan.
Steve Grodsky, penulis senior studi sekaligus Assistant Professor of Natural Resources and the Environment di Cornell University, menilai persoalan lahan tidak bisa dipisahkan dari hubungan antara biodiversitas, pertanian, dan energi. Menurutnya, ketiganya saling terkait dalam satu sistem, sehingga keputusan lokasi PLTS perlu dibaca dari lebih dari satu sudut.
Pendekatan itu juga menunjukkan bahwa satu prioritas yang ditekan terlalu kuat justru dapat memindahkan risiko ke area lain. Saat perlindungan lahan pertanian dijadikan fokus utama, sekitar 80 persen lokasi potensial di lahan pertanian utama bisa diselamatkan dari pembangunan panel surya.
Masalahnya, perlindungan itu dapat mendorong proyek bergeser ke kawasan lain, termasuk hutan. Artinya, menjaga satu jenis lahan tidak otomatis menghentikan tekanan terhadap lahan lain yang juga punya nilai ekologis tinggi.
Sebaliknya, ketika kawasan ekologis sensitif dihindari, biaya tahunan hanya naik sekitar 0,17 persen. Dalam skenario itu, pembangunan panel surya cenderung diarahkan ke padang rumput, ladang jerami, dan lahan pertanian yang telah diolah.
New York jadi lokasi uji
New York dipilih sebagai lokasi studi karena negara bagian ini memiliki target transisi energi yang agresif. Pada 2019, New York mengesahkan undang-undang iklim yang menargetkan 70 persen pasokan listrik berasal dari energi terbarukan pada 2030 dan 100 persen pada 2040.
Dalam skenario pengembangan tenaga surya paling agresif yang dihitung tim, New York diperkirakan membutuhkan kapasitas sekitar 46.000 megawatt hingga 2050. Untuk memenuhi kebutuhan itu, lahan yang diperlukan mencapai sekitar 107.700 hektare.
Angka tersebut tetap kecil jika dibandingkan dengan total luas New York yang sekitar 30 juta hektare. Di wilayah itu terdapat sekitar 6,5 juta hektare lahan pertanian dan 4,5 juta hektare lahan lindung milik negara.
Adam Gallaher, penulis utama studi, mengatakan lokasi PLTS selama ini cenderung dipilih dengan mengejar biaya terendah agar proyek cepat dan efisien. Ia menilai pendekatan seperti itu kerap memicu penolakan dari masyarakat yang ingin melindungi lahan pertanian utama dan mencegah penebangan hutan dalam skala besar.
Karena itu, model pemetaan ini diposisikan sebagai alat bantu yang lebih seimbang. Pengembang bisa menilai lebih dulu apakah lokasi yang dipilih benar-benar cocok untuk tujuan energi, pertanian, dan lingkungan secara bersamaan.
Dalam pemetaan berbasis biaya terendah, tim memasukkan faktor jarak ke jalan dan jaringan transmisi listrik, jenis tanah, serta penggunaan lahan saat ini. Data pertanian dan lingkungan diambil dari lembaga terkait di New York dan pemerintah federal Amerika Serikat.
Para peneliti menyebut metode ini berpotensi diterapkan di wilayah lain yang menghadapi dilema serupa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa percepatan energi terbarukan masih bisa berjalan tanpa harus mengorbankan lahan pertanian maupun kawasan bernilai ekologis, selama lokasi PLTS direncanakan dengan lebih cermat.
Source: www.suara.com-
-
-
-
