Pemerintah mulai menata kebijakan perumahan buruh dengan pendekatan yang lebih dekat ke pusat aktivitas ekonomi. Salah satu arah utamanya adalah membangun rumah di sekitar kawasan industri agar pekerja tidak terbebani ongkos harian yang tinggi.
Prabowo Subianto menyebut target pembangunan minimal satu juta rumah untuk buruh dan pekerja di seluruh Indonesia. Program itu diposisikan sebagai upaya langsung untuk menekan biaya hidup, bukan sekadar menambah pasokan hunian.
Hunian dekat tempat kerja
Rencana pembangunan rumah buruh akan diarahkan ke klaster-klaster yang berdekatan dengan kawasan industri. Dengan pola ini, pekerja diharapkan lebih mudah mencapai tempat kerja dan tidak perlu menanggung biaya perjalanan yang besar setiap hari.
Pemerintah menilai kedekatan rumah dengan lokasi kerja dapat membantu menurunkan tekanan biaya hidup. Selain ongkos transportasi yang lebih ringan, beban sewa tempat tinggal juga diharapkan ikut turun.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun sekitar 350.000 rumah pada tahun ini. Meski begitu, target berikutnya dibuat jauh lebih besar karena minimal 1 juta rumah juga mulai dikerjakan pada tahun ini.
Fasilitas penunjang untuk keluarga pekerja
Hunian buruh itu tidak disiapkan sebagai proyek perumahan biasa. Pemerintah ingin kawasan tempat tinggal tersebut tersambung dengan infrastruktur penunjang agar aktivitas ekonomi dan kebutuhan keluarga pekerja bisa berjalan lebih efisien.
Prabowo meminta kawasan itu dilengkapi sekolah, fasilitas olahraga, daycare, rumah sakit, dan transportasi. Kelengkapan ini dinilai penting supaya lingkungan tempat tinggal benar-benar mendukung kehidupan keluarga pekerja.
Daycare mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan stabilitas ekonomi keluarga. Fasilitas penitipan anak dianggap membantu orang tua yang sama-sama bekerja agar tetap bisa menjalankan urusan rumah tangga dan pekerjaan.
Transportasi juga menjadi bagian penting dari rancangan kawasan tersebut. Pemerintah ingin memastikan pekerja punya akses mobilitas yang terjangkau dari rumah menuju pusat aktivitas ekonomi.
Skema transportasi khusus dan kebijakan lain
Selain pembangunan rumah, pemerintah menyiapkan skema tarif transportasi khusus bagi buruh melalui sistem kartu. Buruh yang memegang kartu itu disebut bisa naik transportasi dengan harga yang sangat ringan.
Kebijakan untuk buruh tidak berhenti di perumahan dan transportasi umum. Prabowo juga telah mengesahkan Peraturan Presiden yang mengatur batas maksimal potongan biaya jasa oleh aplikator ojek online.
Aturan itu menetapkan potongan maksimal 8 persen, lebih rendah dari tuntutan awal para pengemudi. Prabowo bahkan menegaskan dirinya tidak setuju jika potongan tetap berada di angka 10 persen.
Ia menyebut kebijakan tersebut dibuat agar porsi pendapatan pengemudi ojek online menjadi lebih besar. Dalam penjelasannya, pembagian pendapatan yang sebelumnya 80 persen untuk pengemudi kini menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi.
Rangkaian langkah itu menunjukkan arah kebijakan yang sama, yakni memperkuat kesejahteraan pekerja di sektor formal maupun informal. Di tengah dorongan itu, pembangunan hunian buruh dekat kawasan industri menjadi salah satu fondasi utama untuk menjaga biaya hidup tetap terkendali.