Rencana pembangunan 100 gudang modern untuk Perum Bulog menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam merespons tekanan pada kapasitas penyimpanan beras nasional. Program ini disiapkan dengan anggaran sekitar Rp5 triliun dan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pascapanen sekaligus menjaga cadangan pangan tetap aman lebih lama.
Fokus utama dari proyek ini bukan hanya menambah ruang simpan, tetapi juga memastikan kualitas beras tetap terjaga. Pemerintah menilai penguatan gudang harus mengikuti perkembangan teknologi agar stok tidak mudah rusak dan dapat bertahan dalam kondisi penyimpanan yang lebih baik.
Sebaran pembangunan menjangkau banyak daerah
Pembangunan 100 gudang Bulog tersebut akan tersebar di 92 kabupaten dan kota. Dari jumlah itu, 52 titik akan dibangun di atas lahan milik Bulog, sedangkan 48 titik lainnya memanfaatkan lahan hibah dari pemerintah daerah.
Pola sebaran ini menunjukkan bahwa persoalan kapasitas gudang tidak hanya terjadi di satu wilayah tertentu. Pemerintah daerah juga terlibat aktif karena kebutuhan ruang simpan tambahan semakin terasa di berbagai daerah yang mengalami tekanan penyimpanan.
Tambahan kapasitas diproyeksikan besar
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Hamdani, menyebut infrastruktur baru itu diperkirakan menambah kapasitas sekitar 900.000 ton beras. Tambahan tersebut dianggap penting karena produksi pangan lokal terus meningkat dan membuat sebagian gudang yang sudah ada menghadapi beban lebih besar.
Ahmad juga menjelaskan bahwa banyak pemerintah daerah mengajukan hibah lahan untuk mendukung pembangunan gudang Bulog. Menurut dia, dorongan itu muncul karena daerah membutuhkan fasilitas penyimpanan tambahan di tengah naiknya produksi beras.
Teknologi penyimpanan jadi perhatian utama
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan rencana pembangunan ini usai memimpin rapat koordinasi di Graha Mandiri, Jakarta. Ia menegaskan bahwa gudang yang disiapkan tidak hanya menambah kapasitas, tetapi juga akan memakai teknologi yang menyesuaikan perkembangan terbaru.
Zulkifli juga mengutip penjelasan dari Kepala BRIN bahwa fasilitas tersebut dapat bertahan hingga 2 tahun. Informasi itu memperlihatkan bahwa aspek daya tahan komoditas menjadi salah satu perhatian utama dalam desain gudang modern yang akan dibangun.
Didorong aturan percepatan dan penandatanganan administrasi
Proyek ini ditopang anggaran sekitar Rp5 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026. Aturan tersebut mengatur percepatan penyediaan infrastruktur pascapanen dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 11 Maret 2026.
Keberadaan payung hukum itu menjadi dasar agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan terukur. Pemerintah menempatkan proses administrasi sebagai tahap penting, tetapi tetap mengarah pada percepatan pelaksanaan tanpa hambatan yang berlarut.
Bulog menargetkan pekerjaan fisik segera dimulai setelah seluruh administrasi rampung. Perusahaan pelat merah itu juga menyiapkan pelibatan BUMN sektor karya untuk menjalankan pembangunan di lapangan.
Ahmad Rizal Hamdani menegaskan proyek akan langsung dieksekusi begitu penandatanganan selesai. “Begitu ini ditanda tangan beliau, kita langsung dengan BUMN Karya langsung eksekusi nanti semuanya,” ujarnya.
Dengan rencana pembangunan 100 gudang modern ini, pemerintah menempatkan infrastruktur pascapanen sebagai bagian penting dari strategi pangan nasional. Tambahan ruang simpan dan pemakaian teknologi penyimpanan diharapkan memberi Bulog kapasitas yang lebih kuat dalam menjaga cadangan beras pemerintah.
-
-
-
-
