Pemerintah menyiapkan dua jalur sekaligus untuk mengangkat posisi nelayan dan awak kapal perikanan: perlindungan kerja yang lebih kuat dan penguatan ekosistem usaha di wilayah pesisir. Di hadapan ribuan buruh pada peringatan May Day di Monumen Nasional, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perhatian negara tidak berhenti pada buruh di sektor umum, tetapi juga menyasar pekerja laut yang menghadapi risiko tinggi.
Langkah paling konkret yang disorot adalah penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization atau ILO Nomor 188. Aturan ini menjadi dasar untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan, sekaligus memberi payung hukum yang lebih jelas bagi hak kerja mereka di sektor kelautan.
Perlindungan kerja diperkuat
Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 melalui Perpres tersebut diarahkan untuk memperbaiki standar kerja awak kapal perikanan. Fokusnya mencakup keamanan, perlindungan kerja, dan kesejahteraan para pekerja saat berada di laut.
Dengan aturan itu, pemerintah menunjukkan bahwa isu buruh tidak hanya dipandang dari pabrik atau kawasan industri darat. Sektor perikanan juga ditempatkan sebagai bidang yang memerlukan perhatian khusus karena tingkat risikonya yang tinggi.
Kampung nelayan diperluas
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pembangunan kampung nelayan dalam skala besar. Sebanyak 1.386 kampung nelayan akan segera diresmikan, sementara target pembangunannya mencapai 1.500 kampung setiap tahun.
Kampung-kampung tersebut akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage dan pabrik es. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan membantu menjaga mutu hasil tangkapan dan menambah nilai dalam rantai usaha perikanan.
Dampak bagi jutaan warga pesisir
Prabowo menyebut program itu disiapkan untuk memperbaiki kehidupan sekitar 6 juta nelayan beserta keluarga mereka. Jika dihitung bersama anak dan istri, jumlah warga yang terdampak disebut mencapai lebih dari 20 juta orang.
Program ini juga berjalan melalui Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Arah besarnya adalah mengubah desa pesisir menjadi kawasan perikanan modern yang produktif dan terhubung dari hulu ke hilir.
Kapal kecil, koperasi, dan BUMN perikanan
Dalam pelaksanaannya, sekitar 1.000 kapal kecil akan dimasukkan ke dalam ekosistem KNMP dan dikelola oleh koperasi desa. Sementara itu, kapal-kapal besar akan mendukung operasi perikanan laut lepas bersama BUMN perikanan, Agrinas Jaladri Nusantara.
Pemerintah memproyeksikan KNMP mampu menyerap lebih dari 500.000 tenaga kerja, bahkan hingga 600.000 orang dalam ekosistem industri perikanan nasional. Proyeksi itu membuat KNMP tidak hanya diposisikan sebagai program infrastruktur, tetapi juga sebagai skema perluasan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.
Di tengah peringatan May Day, pesan yang disampaikan Prabowo mengarah pada satu garis besar yang sama: perlindungan buruh harus menjangkau mereka yang bekerja di laut, bukan hanya pekerja di darat. Dengan regulasi baru, pembangunan kampung nelayan, dan penataan ekosistem usaha perikanan, pemerintah menempatkan nelayan serta awak kapal sebagai bagian penting dari agenda perbaikan kesejahteraan nasional.
Source: www.beritasatu.com-
-
-
-
