Upaya memperluas energi bersih di Indonesia masih berhadapan dengan jarak besar antara potensi dan pemanfaatan. Di sektor ketenagalistrikan, ruang pengembangan itu sebenarnya sangat luas karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memetakan potensi energi baru terbarukan nasional mencapai 3.687 gigawatt.
Namun, kapasitas besar tersebut belum banyak masuk ke sistem listrik nasional. Pemerintah menilai kondisi ini menjadi salah satu alasan utama mengapa transisi energi di Indonesia berjalan jauh lebih lambat dibandingkan dengan peluang yang tersedia.
Pemanfaatan masih sangat kecil
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin, menyampaikan bahwa baru sekitar 0,4 persen dari total potensi energi baru terbarukan yang sudah dimanfaatkan di sektor ketenagalistrikan. Angka itu setara dengan sekitar 15,6 gigawatt.
“Namun hingga saat ini baru sekitar 0,4% dari potensi tersebut yang berhasil dimanfaatkan di sektor ketenagalistrikan atau sekitar 15,6 Gigawatt,” ujar Ahmad di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Data tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia masih menyimpan cadangan energi bersih yang sangat besar. Di sisi lain, realisasi yang masih kecil menunjukkan bahwa pengembangan di lapangan belum bergerak secepat kebutuhan maupun arah kebijakan yang ingin dicapai pemerintah.
Energi surya diprioritaskan
Di antara berbagai pilihan energi baru terbarukan, pemerintah memberi perhatian besar pada energi surya. Pengembangannya diarahkan lewat Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS atap, serta sistem kelistrikan luar jaringan atau off-grid.
Pendekatan itu dinilai penting karena bisa menjangkau lebih banyak kebutuhan energi di wilayah yang berbeda-beda. Dengan skema yang lebih fleksibel, energi surya dipandang mampu membantu memperluas akses listrik bersih sekaligus memperkuat diversifikasi sumber energi nasional.
Arah kebijakan dan target besar
Dorongan percepatan pemanfaatan energi surya juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS sebesar 100 GW sebagai bagian dari langkah besar mempercepat energi baru terbarukan.
Ahmad menegaskan bahwa percepatan perlu dilakukan secara masif dalam 10 tahun ke depan agar manfaatnya terasa lebih luas. “Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pembangunan energi baru terbarukan harus dipercepat secara masif dalam 10 tahun ke depan,” kata Ahmad.
Dalam kerangka visi Astacita, energi surya disebut menjadi salah satu pilar penting. Arah itu terkait langsung dengan cita-cita swasembada energi dan kemandirian bangsa yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Bukan hanya soal listrik
Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan juga dinilai punya arti lebih luas bagi perekonomian. Pemerintah melihat pasokan listrik yang lebih stabil dan berkelanjutan dapat mendukung daya saing industri, terutama karena kebutuhan energi menjadi salah satu faktor penting dalam proses produksi.
Pada saat yang sama, pengembangan energi surya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil secara bertahap. Langkah ini dianggap selaras dengan kebutuhan sistem energi yang lebih efisien, lebih tangguh, dan lebih sesuai dengan arah pembangunan hijau.
Tantangan implementasi masih menahan laju
Meski potensinya mencapai 3.687 GW, persoalan utama Indonesia saat ini bukan terletak pada ketersediaan sumber daya. Tantangan sesungguhnya ada pada kecepatan implementasi, kesiapan infrastruktur, dan konsistensi kebijakan agar potensi tersebut benar-benar masuk ke sistem kelistrikan nasional.
Karena itu, pemerintah menempatkan PLTS atap dan model off-grid sebagai bagian penting dari strategi percepatan. Jika langkah tersebut berjalan sesuai arah kebijakan, pemanfaatan energi baru terbarukan berpeluang tumbuh lebih cepat dan memberi kontribusi yang lebih besar bagi kemandirian energi Indonesia.
