Pemkab Pati kini harus menyesuaikan rencana pembiayaan setelah pinjaman yang semula diajukan sebesar Rp90 miliar tidak sepenuhnya disetujui. Dana yang akhirnya cair dari Bank Jateng hanya Rp67 miliar, dan bagian terbesar dari anggaran itu diprioritaskan untuk perbaikan jalan.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyebut perubahan nilai pinjaman terjadi karena Kementerian Keuangan menolak angka awal yang diajukan. Penolakan tersebut membuat skema pembiayaan perlu disesuaikan agar tetap sejalan dengan aturan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, dana yang cair tidak akan dipecah ke terlalu banyak program pada tahap awal. Pemerintah daerah memilih memusatkan penggunaan pada ruas-ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
Chandra menilai sisa Rp67 miliar masih dapat dimaksimalkan untuk pekerjaan yang paling mendesak. Karena itu, Pemkab Pati ingin memastikan setiap alokasi benar-benar menyentuh kebutuhan lapangan, terutama pada infrastruktur jalan yang kondisinya dianggap perlu segera dibenahi.
Pembahasan prioritas penggunaan dana juga akan melibatkan DPRD. Koordinasi itu dibutuhkan supaya penentuan ruas jalan yang ditangani bisa lebih terukur, sekaligus membuka ruang pengawasan bersama agar pelaksanaan pekerjaan tetap berada pada kebutuhan utama daerah.
Selain mengandalkan pinjaman yang telah cair, Pemkab Pati juga menyiapkan langkah lain untuk menutup kebutuhan infrastruktur yang belum terakomodasi. Pekerjaan yang belum masuk dalam skema awal akan diusulkan melalui anggaran perubahan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bertumpu pada satu sumber pembiayaan. Di tengah keterbatasan nilai pinjaman, ruang fiskal lain tetap disiapkan supaya perbaikan infrastruktur bisa berjalan bertahap sesuai kondisi di lapangan.
Chandra juga menyampaikan bahwa pembenahan infrastruktur ditargetkan berlangsung pada 2026 dan 2027. Setelah tahap itu, Pemkab Pati disebut akan mulai memberi porsi lebih besar pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Arah kebijakan itu memperlihatkan bahwa infrastruktur masih menjadi pekerjaan paling mendesak dalam waktu dekat. Namun, setelah kebutuhan dasar pada fisik jalan mulai ditangani, pemerintah daerah tetap menyiapkan langkah untuk memperkuat layanan publik di sektor lain yang langsung bersentuhan dengan warga.
Kasus pemangkasan pinjaman dari Rp90 miliar menjadi Rp67 miliar menjadi gambaran bahwa pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti aturan sejak tahap perencanaan. Dengan dana yang lebih kecil dari usulan awal, Pemkab Pati dituntut lebih cermat agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk ruas jalan dan pekerjaan yang paling prioritas.
Source: beritajateng.id-
-
-
-
