Dorongan agar Bank Pembangunan Daerah atau BPD naik kelas datang dari kebutuhan daerah yang semakin besar terhadap pembiayaan produktif. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, ASBANDA melihat bank daerah tidak cukup hanya menjadi tempat mengelola dana pemerintah daerah.
Bagi asosiasi tersebut, BPD justru harus bergerak lebih jauh sebagai penghubung arus dana yang mampu memberi dampak langsung pada kegiatan ekonomi lokal. Posisi BPD yang dekat dengan pemerintah daerah dan mengenali karakter ekonomi wilayah menjadi modal penting untuk menjalankan peran yang lebih aktif itu.
Ketua Umum ASBANDA Agus H. Widodo menilai kedekatan BPD dengan pemda seharusnya tidak berhenti pada layanan perbankan yang bersifat administratif. Kedekatan itu perlu diterjemahkan menjadi kemampuan menggerakkan ekonomi daerah secara nyata dan berkelanjutan.
Menurut Agus, kondisi ekonomi saat ini menuntut bank daerah ikut lebih proaktif dalam pembangunan wilayah. Setiap dana yang dikelola BPD semestinya bisa berputar kembali ke sektor yang produktif sehingga memberi nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan,” ujar Agus H. Widodo.
Pinjaman daerah sebagai alat pengungkit
ASBANDA juga menyoroti pentingnya pinjaman daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang perlu dimanfaatkan secara lebih optimal. Skema ini dinilai relevan untuk sektor-sektor yang punya dampak langsung, seperti layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan UMKM.
Dalam pandangan asosiasi, pinjaman daerah tidak semestinya dipahami hanya sebagai solusi jangka pendek saat kebutuhan pembiayaan meningkat. Instrumen itu perlu ditempatkan sebagai pemicu efek berganda yang bisa menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.
Agus menegaskan, “Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek.”
Dorongan tersebut muncul karena banyak daerah masih menghadapi keterbatasan fiskal. Dengan pembiayaan yang lebih tepat sasaran, belanja pemerintah diharapkan tetap berjalan tanpa kehilangan daya dorong bagi ekonomi lokal.
Usulan kerangka pembiayaan yang lebih presisi
Untuk memperkuat peran BPD di sektor publik, ASBANDA telah mengajukan usulan kepada regulator agar kebijakan pembiayaan dibuat lebih presisi. Usulan itu bukan untuk melonggarkan prinsip kehati-hatian, melainkan untuk menghadirkan kerangka yang lebih sesuai agar pembiayaan dapat berjalan optimal.
Agus menekankan bahwa upaya tersebut tetap harus berada dalam batas tata kelola yang kuat. “Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent,” tegasnya.
Pandangan ini menunjukkan bahwa transformasi BPD tidak bisa dilepaskan dari disiplin risiko. ASBANDA menilai bank daerah perlu menjaga kehati-hatian sambil tetap membuka ruang bagi pembiayaan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Tiga pilar transformasi BPD
ASBANDA memetakan arah perubahan BPD ke dalam tiga pilar utama, yaitu penguatan tata kelola, inovasi pembiayaan berdampak, dan pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi. Ketiga pilar ini diposisikan sebagai dasar agar bank daerah tidak sekadar kuat secara administratif, tetapi juga relevan bagi pembangunan daerah.
Ukuran keberhasilan BPD pun ingin diubah. Bagi ASBANDA, kinerja bank daerah ke depan tidak cukup dinilai dari neraca keuangan, melainkan juga dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung.
Pendekatan itu menempatkan BPD sebagai bagian dari mesin pembangunan daerah yang lebih luas. Jika aliran dana dapat diarahkan dengan tepat, maka peran bank daerah akan melampaui fungsi intermediasi dan masuk ke ruang penggerak aktivitas ekonomi.
Dalam kegiatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa pembangunan daerah tidak bisa ditopang oleh satu pihak saja. Ia menyebut semua pemangku kepentingan harus bekerja bersama untuk menjawab tantangan fiskal dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ahmad Luthfi.
Dorongan transformasi BPD dari ASBANDA pada akhirnya menekankan satu hal pokok, yaitu kemampuan daerah mengelola aliran dana secara tepat menjadi faktor penting bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Besar kecilnya APBD tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran, karena efektivitas pengelolaan dana justru menentukan seberapa jauh ekonomi daerah bisa bergerak.
-
-
-
-
