Kebijakan baru pemerintah untuk ojek online kini bergerak ke dua arah sekaligus: pendapatan pengemudi dipertebal, sementara perlindungan kerjanya diperkuat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, porsi aplikator dipangkas menjadi 8 persen dan pengemudi mendapatkan 92 persen.
Langkah ini muncul setelah keluhan panjang dari para pengemudi soal potongan aplikasi yang dianggap terlalu besar. Di saat yang sama, pemerintah juga menempatkan isu keselamatan kerja sebagai bagian dari kebijakan yang sama, bukan sekadar urusan pembagian pendapatan.
Perubahan paling mencolok ada pada skema hasil antara aplikator dan pengemudi. Jika sebelumnya potongan aplikasi disebut bisa mencapai 20 persen, kini pemerintah menetapkan porsi aplikator 8 persen dan sisanya 92 persen untuk pengemudi.
Prabowo menegaskan bahwa pembagian pendapatan harus lebih berpihak kepada pengemudi. Ia juga menyampaikan bahwa bagian untuk pengemudi kini naik menjadi minimal 92 persen, menggantikan pola lama yang dinilai terlalu menekan penghasilan mereka.
Di luar soal potongan, aturan baru ini membawa kewajiban perlindungan yang lebih jelas bagi ojol. Pemerintah mewajibkan fasilitas BPJS Kesehatan untuk pengemudi dan menambahkan jaminan kecelakaan kerja sebagai bagian dari perlindungan dasar.
Kebijakan tersebut menandai perubahan cara pandang pemerintah terhadap kerja berbasis aplikasi. Pengemudi tidak lagi hanya diposisikan sebagai mitra bisnis, tetapi juga sebagai pekerja yang menghadapi risiko tinggi di jalan setiap hari.
Prabowo menilai negara perlu hadir agar kerja keras para pengemudi tidak dijalani tanpa dukungan perlindungan sosial yang memadai. Dengan begitu, isu pendapatan dan keselamatan ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang lebih utuh.
Pemerintah juga memberi sinyal tegas kepada perusahaan penyedia layanan seperti Gojek dan Grab. Prabowo meminta mereka segera menyesuaikan operasional dengan ketentuan baru yang sudah ditetapkan.
Ia bahkan menyebut pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berat jika perusahaan tidak patuh. Sikap ini menunjukkan bahwa penataan ulang ekosistem transportasi daring akan dijalankan dengan pengawasan yang ketat.
Keputusan tersebut tidak muncul tiba-tiba. Pemerintah sebelumnya telah mendengar langsung aspirasi para pengemudi, termasuk soal besaran potongan yang dianggap layak dan adil.
Prabowo juga berdialog dengan pengemudi untuk memahami keberatan yang mereka sampaikan selama ini. Keluhan mengenai biaya sewa aplikasi yang tinggi dan pendapatan harian yang menyusut sudah lama menjadi isu utama dalam berbagai aksi dan aspirasi ojol.
Terbitnya Perpres ini menjadi jawaban atas protes yang menumpuk dalam dua tahun terakhir. Perhatian kini tertuju pada bagaimana aplikator menjalankan penyesuaian itu dan apakah perubahan di atas kertas benar-benar terasa di lapangan.
-
-
-
-
