Pernyataan pemerintah soal tidak akan memungut tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka menjadi penanda penting di tengah menguatnya perdebatan publik. Isu ini sebelumnya ramai setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memunculkan wacana pemungutan tarif di jalur pelayaran strategis tersebut.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai langkah seperti itu tidak bisa dipandang semata-mata sebagai urusan penerimaan negara. Menurut dia, persoalan ini langsung bersentuhan dengan kepatuhan Indonesia terhadap hukum laut internasional dan posisi Indonesia di mata dunia.
Selat yang sangat sensitif
Selat Malaka bukan jalur biasa dalam peta pelayaran internasional. Kawasan ini termasuk salah satu lintasan laut paling vital di Asia Tenggara, sehingga setiap perubahan kebijakan yang menyentuhnya cepat menarik perhatian banyak negara.
Karena signifikansinya sangat besar, Dino mengingatkan agar Indonesia tidak merespons isu ini secara ringan. Ia menilai kebijakan yang menyentuh selat strategis seperti ini dapat memunculkan pertanyaan serius, terutama jika dianggap tidak sejalan dengan prinsip yang sudah lama dijaga.
Kekhawatiran soal hukum internasional
Dino menilai wacana tarif di Selat Malaka berpotensi dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Ia juga memperkirakan negara-negara di ASEAN maupun negara lain akan menyampaikan keberatan jika kebijakan tersebut benar-benar dijalankan.
Sorotan Dino makin tajam karena Indonesia memiliki peran penting dalam arsitektur UN Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Dengan posisi itu, Indonesia dinilai perlu menjaga konsistensi dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan jalur pelayaran internasional agar tetap selaras dengan konvensi yang telah lama menjadi rujukan.
Pandangan tersebut membuat perdebatan soal tarif tidak berhenti pada soal fiskal. Isu ini berkembang menjadi persoalan diplomasi maritim yang bisa memengaruhi cara negara lain membaca sikap Indonesia.
Dampak ke hubungan regional
Dino juga menyoroti kemungkinan munculnya suasana tidak nyaman di kawasan jika perdebatan ini tidak segera diluruskan. Ia menyebut isu tarif berpotensi mengganggu citra Indonesia menjelang KTT ASEAN di Cebu, Filipina.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam pertemuan itu pada Mei 2026. Dalam pandangan Dino, penegasan dari Kementerian Luar Negeri menjadi penting agar tidak timbul salah tafsir di antara negara-negara anggota ASEAN.
Selat Malaka sendiri punya arti besar bagi banyak kepentingan ekonomi dan pelayaran internasional. Karena itu, kebijakan sepihak di jalur ini dinilai mudah menimbulkan reaksi diplomatik yang sensitif.
Pentingnya kehati-hatian pejabat
Selain menilai substansi wacana, Dino meminta pejabat negara lebih berhati-hati saat menyampaikan ide ke publik. Ia menilai gagasan seperti tarif Selat Malaka tidak bisa diperlakukan sebagai wacana umum karena menyangkut hubungan antarnegara dan prinsip hukum laut.
Menurut dia, ide yang menyentuh kebijakan strategis seharusnya dibahas melalui mekanisme antarkementerian. Dino juga menekankan perlunya persetujuan presiden agar langkah pemerintah tetap searah dan tidak menimbulkan kebingungan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Di sisi lain, sikap Kementerian Luar Negeri yang menegaskan Indonesia tidak akan menarik tarif pada kapal yang melintas menjadi pelurusan penting dalam situasi ini. Penegasan tersebut menutup ruang tafsir yang bisa merembet menjadi masalah hukum dan diplomasi yang lebih luas di jalur pelayaran paling sensitif di kawasan.
Source: mediaindonesia.com
