Perdebatan soal insentif kendaraan listrik tidak lagi berhenti pada besar manfaatnya, tetapi juga pada dasar penentuannya. Periklindo menilai skema yang hanya mengacu pada jenis baterai belum cukup adil bagi konsumen karena belum tentu mencerminkan manfaat nyata yang diterima pengguna.
Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Masyarakat dan Edukasi Periklindo, Achmad Rofiqi, menekankan bahwa insentif seharusnya diarahkan pada baterai yang lebih ringan, mampu menempuh jarak lebih jauh, lebih murah, dan lebih aman. Menurut dia, ukuran seperti itu jauh lebih relevan dibanding sekadar mengelompokkan baterai berdasarkan bahan baku.
Wacana ini muncul saat pemerintah menyiapkan insentif kendaraan listrik pada 2026. Skema yang dibahas adalah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP, dengan besaran insentif yang disebut berkisar 40 persen hingga 100 persen tergantung jenis kendaraan dan baterai yang digunakan.
Periklindo melihat ukuran yang berfokus pada performa baterai akan lebih mudah dirasakan oleh pengguna akhir. Dengan pendekatan itu, insentif tidak hanya menjadi alat dorong industri, tetapi juga memberi keuntungan langsung kepada konsumen melalui produk yang dinilai lebih efisien dan lebih layak pakai.
Keamanan jadi perhatian utama
Selain efisiensi, Periklindo juga menyoroti aspek keamanan sebagai bagian yang tidak boleh dipisahkan dari pembahasan insentif. Rofiqi menyatakan bahwa kasus kebakaran kendaraan listrik tidak bisa langsung disederhanakan sebagai akibat dari satu jenis baterai tertentu.
Ia menyebut ada banyak faktor yang dapat memicu insiden, mulai dari kelalaian produsen dalam kontrol kualitas, perilaku pengguna, sampai kesalahan pada ekosistem pengisian daya. Benturan akibat kecelakaan juga dinilai perlu diperhitungkan karena gangguan pada sistem baterai bisa muncul setelah tabrakan.
Karena itu, Periklindo menilai pengembangan baterai yang lebih tahan dan lebih aman semestinya menjadi perhatian utama. Rofiqi mencontohkan pengujian baterai blade buatan BYD yang menunjukkan sisi keamanan melalui uji penetrasi.
Bagi Periklindo, keamanan bukan hanya soal spesifikasi teknis yang tertulis di atas kertas. Keamanan juga menyangkut rasa aman masyarakat saat memakai kendaraan listrik dalam aktivitas harian.
Wacana insentif nikel dinilai perlu hati-hati
Di sisi lain, pemerintah disebut sedang mempertimbangkan insentif yang lebih besar untuk kendaraan listrik berbasis baterai nikel atau MCN, yakni mangan kobal nikel. Langkah itu dikaitkan dengan dorongan hilirisasi industri nikel nasional.
Periklindo tidak menolak arah penguatan industri tersebut, tetapi menilai kebijakan insentif tetap harus membaca kondisi lapangan dengan realistis. Rofiqi menyoroti bahwa pabrik baterai yang memproduksi jenis nikel di Indonesia, menurut dia, belum tersedia saat ini.
Ia menambahkan bahwa industri baterai nasional masih berada dalam tahap pengembangan. Karena itu, dasar pemberian insentif dinilai perlu disusun dengan mempertimbangkan kesiapan industri, bukan hanya target jangka panjang.
Bagi Periklindo, bobot baterai, kemampuan jelajah, harga, dan keamanan adalah ukuran yang lebih mudah diterjemahkan sebagai manfaat langsung bagi masyarakat. Empat hal itu juga dianggap lebih relevan di tengah perkembangan berbagai teknologi baterai yang terus bergerak cepat.
Dengan kerangka seperti itu, kebijakan insentif kendaraan listrik diharapkan tetap mendorong pertumbuhan industri tanpa mengabaikan kepentingan konsumen. Perdebatan mengenai skema 2026 pun masih terbuka, terutama ketika pemerintah menimbang antara dukungan terhadap hilirisasi nikel dan kebutuhan menghadirkan kendaraan listrik yang benar-benar memberi nilai tambah bagi pengguna.
Source: otomotif.kompas.com
