Pensiun Buruh Perkebunan Jabar Cuma Rp 300 Ribu, Dedi Mulyadi Nilai Ini Tanda Kemiskinan yang Menguat

Pemulihan kebun dan penataan ulang kawasan perkebunan kini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di tengah rencana itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai sektor perkebunan selama ini menyimpan masalah lama yang membuat pekerja tetap hidup dalam kondisi serba terbatas.

Salah satu yang paling ia soroti adalah kecilnya pensiun pekerja perkebunan. Dedi menyebut rata-rata pensiun mereka hanya Rp 300.000 per bulan, angka yang menurutnya menunjukkan turunnya kesejahteraan secara serius di sektor yang banyak dikelola BUMN.

Dedi juga menggambarkan adanya ketimpangan yang lebar di lapangan. Para pemilik modal disebut tetap meraih keuntungan besar, sementara pekerja harian hanya menerima sekitar Rp 30.000 per hari, bahkan ada yang berada di bawah angka itu.

Kondisi tersebut, menurut Dedi, tidak bisa dilepaskan dari perubahan pengelolaan lahan perkebunan. Ia menilai daya dukung lingkungan di kawasan perkebunan ikut menurun seiring bergesernya fungsi lahan.

Pergeseran itu turut dikaitkan dengan kemiskinan di Jawa Barat bagian selatan. Wilayah yang disorot meliputi Sukabumi, Cianjur Selatan, Garut Selatan, hingga Tasikmalaya, yang menurut Dedi ikut merasakan dampak dari perubahan lanskap perkebunan.

Ia menyinggung pula perubahan fungsi lahan dari perkebunan teh dan kawasan hutan menjadi perkebunan sayur. Perubahan tersebut, menurutnya, tidak hanya mempercepat degradasi lingkungan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Di saat yang sama, Pemprov Jawa Barat mulai mendorong langkah pemulihan pada areal perkebunan. Fokusnya adalah memperkuat konservasi sekaligus menjaga ekosistem lingkungan agar kawasan itu kembali memiliki daya dukung yang lebih baik.

Dedi menyebut aspek konservasi sebagai prioritas utama dalam pandangannya terhadap masa depan perkebunan. Karena itu, masyarakat juga mulai dilibatkan untuk kembali menanam teh di kawasan pegunungan dan lahan perkebunan yang selama ini dinilai tidak dikelola optimal oleh PTPN.

Melalui skema tersebut, masyarakat disebut mendapat upah dari pemerintah provinsi. Harapannya, kawasan perkebunan bisa kembali kokoh dan pada saat yang sama tetap memberi penghasilan yang lebih layak bagi warga yang terlibat di dalamnya.

Selain pemulihan kebun, pemerintah provinsi juga menyiapkan rencana lain untuk mendukung ekonomi warga. Rumah-rumah tua milik karyawan perkebunan direncanakan direnovasi menjadi rumah panggung dan difungsikan sebagai homestay.

Skema itu dipandang bisa menjadi sumber tambahan penghasilan bagi karyawan perkebunan. Dedi mencontohkan, meski pekerjaan memetik teh hanya menghasilkan Rp 30.000, mereka masih dapat memperoleh pendapatan lain ketika wisatawan datang dan menginap di homestay milik mereka.

Dalam pembukaannya pada Rapimnas Soksi di sebuah hotel di Jalan Dago Pakar Raya, Dago Pakar, Bandung, Dedi menekankan bahwa kondisi yang terjadi selama ini adalah ironi. Industri pariwisata berkembang dan memberi keuntungan besar, tetapi masyarakat perkebunan tetap hidup dalam situasi marginal.

Dari situ, ia menegaskan perlunya arah baru dalam pengelolaan kawasan perkebunan. Baginya, hutan harus tetap terjaga, perkebunan harus tetap berjalan, dan rakyat di sekitarnya harus ikut sejahtera.

Source: bandung.kompas.com
Exit mobile version