Pemerintah kini menempatkan penyalahgunaan bansos untuk judi online sebagai pelanggaran berat yang langsung berujung pada pencoretan permanen. Kebijakan ini dibuat untuk memastikan dana bantuan tidak berhenti di tangan keluarga yang justru memanfaatkannya di luar tujuan awal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pengetatan ini bukan sekadar peringatan, melainkan langkah tegas agar bantuan sosial benar-benar sampai kepada warga yang berhak. Ia menyebut sanksi permanen sebagai cara untuk memberi efek jera dan mencegah dana negara salah sasaran.
Lonjakan pencoretan pada awal tahun
Pada triwulan pertama 2026, lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat dicoret karena terindikasi memakai bansos untuk judi online. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding triwulan kedua, ketika hanya 75 KPM yang terkena tindakan serupa.
Perbedaan jumlah tersebut menunjukkan pengawasan dan pemadanan data mulai bekerja lebih efektif. Gus Ipul menyampaikan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026).
PPATK ikut menelusuri transaksi
Dalam proses penyaringan penerima, Kemensos juga mengandalkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Lembaga itu membantu menelusuri aliran dana dan transaksi para penerima manfaat yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Informasi dari PPATK dipakai pemerintah untuk memilah penerima bansos yang masih layak menerima bantuan. Saifullah Yusuf menilai kerja sama ini penting agar bantuan tidak jatuh kepada pihak yang menyalahgunakannya.
Data BPS disiapkan untuk sinkronisasi lanjutan
Langkah berikutnya adalah memadankan data hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik dengan PPATK. Sinkronisasi itu disiapkan untuk mendeteksi lebih jauh KPM yang terlibat aktivitas ilegal, termasuk judi online.
Gus Ipul menilai proses ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat koreksi data. Ia berharap pemutakhiran tersebut bisa membantu menemukan penerima yang masih lolos dari pengawasan.
Sanksi tidak lagi bersifat sementara
Kemensos juga menegaskan bahwa pencoretan bagi penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan kini bersifat permanen. Jika sistem menemukan pelanggaran, status penerima dapat langsung dicabut.
Pada sejumlah kasus sebelumnya, pemerintah masih memberi kesempatan sekali lagi setelah dilakukan kroscek. Pendampingan pun sempat diberikan agar penerima yang sangat membutuhkan tidak mengulangi pelanggaran.
Namun ketentuan itu kini diperketat. Jika pelanggaran terulang, pencoretan berlaku selamanya sehingga bansos tidak kembali digunakan untuk judi online.
Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga ketepatan sasaran bantuan dengan lebih ketat. Di saat yang sama, langkah tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan bansos tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran ringan.
-
-
-
-
