Jawa Tengah memilih bergerak cepat menghadapi musim kemarau dengan fokus utama pada peta wilayah rawan kekeringan. Langkah ini dipandang penting agar intervensi bisa dilakukan lebih awal sebelum gangguan air menekan produksi pangan di daerah.
Di saat status lumbung pangan nasional masih disandang, perhatian pemerintah provinsi kini diarahkan pada titik-titik yang paling berisiko terdampak cuaca kering. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kabupaten/kota segera memetakan daerah yang rentan, termasuk sumber air, kebutuhan irigasi, dan infrastruktur pendukung pertanian.
Peringatan itu disampaikan dalam Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya di Pendopo Kabupaten Boyolali. Luthfi menekankan bahwa upaya menjaga produksi pangan tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, melainkan harus melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga forkopimda.
Fokus itu muncul karena capaian pangan Jawa Tengah masih menjadi modal besar bagi kebutuhan nasional. Pada 2025, hasil panen di provinsi ini mencapai 9,1 juta ton gabah kering, dengan kontribusi 15,6 persen untuk kebutuhan nasional.
Menurut Luthfi, angka tersebut tidak boleh hanya dibaca sebagai prestasi statistik. Pemerintah daerah diminta menjaga agar perubahan cuaca dan ancaman kekeringan tidak mengganggu hasil produksi yang sudah dicapai.
Karena itu, pemetaan wilayah rawan kekeringan diminta dipercepat menjelang kemarau. Dengan data yang lebih rinci, daerah yang paling rentan dapat lebih dulu mendapat penanganan sebelum dampaknya meluas ke lahan pertanian.
Pemetaan air dan irigasi jadi kunci
Langkah pemetaan tidak berhenti pada penentuan titik rawan semata. Daerah juga diminta mengidentifikasi sumber air yang tersedia agar penanganan bisa diarahkan sesuai kebutuhan lapangan.
Pemetaan itu dinilai penting untuk menentukan wilayah mana yang harus mendapat intervensi lebih awal. Saat titik rawan, kebutuhan irigasi, dan infrastruktur pendukung sudah tergambar jelas, langkah antisipasi bisa dilakukan lebih cepat.
Luthfi juga menyampaikan koordinasi dengan TNI terkait pipanisasi dan sumurisasi. Dalam skema mitigasi kekeringan, TNI diarahkan membantu penanganan sumber air, sumurisasi, dan pipanisasi.
Selain itu, TNI diminta ikut memetakan daerah prioritas untuk embung dan irigasi. Tujuannya agar upaya penyediaan air bagi pertanian bisa lebih terarah dan sesuai skala kebutuhan.
Polri juga disebut diminta mendukung distribusi air dengan memanfaatkan kendaraan yang dimiliki. Dukungan lintas unsur keamanan ini dipandang penting untuk membantu penyaluran air ke wilayah yang membutuhkan.
Kolaborasi menjadi penentu
Jawa Tengah menempatkan kesiapsiagaan menghadapi kemarau sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan. Pemerintah provinsi menilai pemenuhan air untuk lahan pertanian menjadi faktor penentu agar hasil panen tetap stabil di tengah ancaman cuaca kering.
Luthfi menegaskan bahwa status lumbung pangan nasional tidak bisa dipertahankan oleh pemerintah daerah sendirian. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan unsur forkopimda diminta bergerak bersama agar produksi pangan tetap kuat.
Dengan kerja bersama itu, penanganan kekeringan diharapkan tidak menunggu gangguan menjadi besar. Jawa Tengah ingin memastikan langkah antisipasi berjalan lebih cepat supaya capaian produksi pangan tetap terjaga saat kemarau mulai menguat.
Source: radarsolo.jawapos.com
