Tekanan di pasar obligasi kini menjadi perhatian utama pemerintah karena gejolak di sana bisa cepat merembet ke rupiah. Saat nilai tukar sempat menyentuh Rp17.515 per dolar Amerika Serikat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan langkah awal untuk meredam efek lanjutan melalui Bond Stabilization Fund atau BSF.
Purbaya menilai stabilisasi pasar surat utang penting agar kenaikan imbal hasil tidak semakin menekan sentimen investor. Jika yield naik terlalu tinggi, pemegang obligasi Indonesia dari asing berisiko mengalami capital loss dan memilih keluar dari pasar.
Fokus awal ada di pasar obligasi
Pemerintah berencana mulai membantu pasar obligasi pada Rabu (13/5). Purbaya mengatakan masih ada ruang fiskal yang bisa dipakai untuk intervensi lewat dana yang disiapkan bagi stabilisasi pasar.
Melalui BSF, pemerintah atau lembaga terkait dapat membeli kembali Surat Berharga Negara saat tekanan jual meningkat. Langkah buyback itu ditujukan untuk menahan kenaikan yield dan membuat pergerakan pasar lebih tenang.
Purbaya menyebut pemerintah belum akan menghabiskan seluruh dana BSF yang tersedia. Aksi yang ditempuh akan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan di pasar.
Menahan efek keluar-masuk dana asing
Dorongan untuk masuk ke pasar obligasi juga berkaitan dengan upaya mencegah arus keluar investor asing membesar. Pemerintah melihat gejolak di pasar surat utang dapat memicu tekanan berantai bila yield tidak terkendali.
“Kalau yield-nya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5). Dari situ, stabilisasi bond market dipandang sebagai cara untuk menjaga minat investor tetap ada.
Purbaya juga menilai bila yield bisa dikendalikan, peluang masuknya kembali investor ke pasar Indonesia masih terbuka. Karena itu, pengelolaan pasar obligasi ditempatkan sebagai salah satu kunci untuk menjaga sentimen tetap terkendali.
Dukungan untuk rupiah, bukan pengganti bank sentral
Langkah di pasar obligasi ini sekaligus diposisikan sebagai dukungan bagi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah. Meski demikian, Purbaya menegaskan otoritas utama pengelolaan nilai tukar tetap berada pada bank sentral.
Pemerintah, kata dia, hanya akan membantu dari sisi yang bisa dijalankan melalui pasar surat utang. Strategi itu diharapkan menahan efek berantai dari tekanan obligasi agar tidak berubah menjadi tekanan yang lebih besar pada kurs.
APBN dinilai masih aman
Di tengah rupiah yang sudah bergerak di atas asumsi APBN 2025 sebesar Rp16.500 per dolar AS, Purbaya menilai kondisi fiskal negara masih aman. Ia menegaskan skenario pelemahan rupiah di atas asumsi dasar tersebut sudah diperhitungkan sebelumnya.
“APBN-nya masih relatif aman. Tapi kita akan kendalikan nilai tukar, kita akan coba membantu nilai tukar,” ujarnya. Menurut Purbaya, pemerintah akan memberi dukungan seperlunya tanpa mengambil alih peran Bank Indonesia.
Dengan arah kebijakan seperti ini, pemerintah berharap gejolak di pasar surat utang tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas ke rupiah. Fokus utamanya tetap pada pengendalian yield, menjaga kepercayaan investor, dan meredam dampak lanjutan pada nilai tukar.
Source: mediaindonesia.com-
-
-
-
