Dorongan Donald Trump agar negara-negara Timur Tengah bergabung ke Abraham Accords kembali memunculkan perdebatan lama soal posisi Palestina. Saat nama Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, dan Yordania ikut disebut, perhatian langsung tertuju pada satu hal yang belum berubah: banyak negara Arab masih menempatkan kemerdekaan Palestina sebagai syarat utama.
Trump menyampaikan tekanan itu lewat Truth Social dan menilai sejumlah negara di kawasan sudah seharusnya bergerak lebih jauh menuju normalisasi dengan Israel. Ia juga mengarahkan tekanan khusus ke Arab Saudi dan Qatar, sambil menyiratkan bahwa penolakan untuk bergabung menunjukkan niat buruk.
Di balik dorongan tersebut, Trump tampak ingin menghidupkan kembali salah satu instrumen utama kebijakan luar negerinya. Abraham Accords bukan hanya dipandang sebagai kesepakatan diplomatik, tetapi juga sebagai jalan untuk membentuk kawasan yang lebih kuat secara ekonomi.
Trump bahkan menyebut Iran akan diterima jika bersedia masuk ke dalam koalisi itu. Ia menggambarkan Timur Tengah sebagai wilayah yang dapat menjadi “bersatu, kuat, dan sangat makmur secara ekonomi” jika negara-negara di dalamnya memilih jalur normalisasi.
Abraham Accords dan warisan diplomatiknya
Abraham Accords pertama kali dimediasi Amerika Serikat pada masa jabatan pertama Trump. Kesepakatan itu membuka hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
Nama perjanjian itu diambil dari Nabi Ibrahim atau Abraham, sosok yang dihormati dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Isi kesepakatannya mencakup perdamaian, dialog, serta kerja sama di bidang perdagangan, sains, seni, dan kesehatan.
Pendukung Abraham Accords menyebutnya sebagai terobosan diplomatik penting di Timur Tengah. Mereka juga melihat potensi kerja sama ekonomi baru, termasuk di sektor pertanian dan teknologi, sebagai salah satu hasil paling menonjol dari kesepakatan tersebut.
Palestina tetap menjadi titik hambat
Meski begitu, langkah normalisasi dengan Israel tidak lepas dari kritik. Sejumlah pengamat menilai pendekatan itu justru menurunkan tekanan internasional agar konflik Palestina-Israel diselesaikan lebih dulu.
Analis Timur Tengah Khaled Elgindy, seperti dilansir DW, menilai Abraham Accords telah melemahkan posisi tawar Palestina. Ia juga menyebut kesepakatan itu membuat pembentukan negara Palestina tidak lagi ditempatkan sebagai syarat utama dalam normalisasi hubungan.
Pandangan itu menjelaskan mengapa ajakan Trump tidak mudah mendapat sambutan. Di banyak ibu kota Arab, isu negara Palestina tetap dianggap sebagai fondasi sebelum pembicaraan yang lebih dekat dengan Israel dilakukan.
Sikap negara-negara yang disorot Trump
Arab Saudi masih menegaskan bahwa normalisasi dengan Israel harus disertai kemajuan nyata menuju pembentukan negara Palestina. Sikap itu membuat peluang Riyadh masuk ke Abraham Accords tetap terbuka, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda dekat.
Qatar juga dinilai sulit bergabung karena perannya selama ini sebagai mediator netral di kawasan. Negara itu dikenal mendukung perjuangan Palestina, sehingga posisinya belum sejalan dengan kerangka normalisasi yang diinginkan Trump.
Iran hampir pasti menolak ajakan tersebut. Permusuhan terhadap Israel masih menjadi bagian penting dari kebijakan politik Teheran, sehingga peluangnya bergabung ke dalam koalisi itu dinilai sangat kecil.
Di tengah penolakan dan kehati-hatian itu, Trump tetap mendorong Abraham Accords sebagai formula politik dan ekonomi untuk mengubah wajah Timur Tengah. Namun selama tuntutan kemerdekaan Palestina belum mendapat jawaban yang dianggap memadai, ajakan mendekat ke Israel tampaknya masih akan menghadapi hambatan besar.
Source: www.suara.com-
-
-
-
