Realisasi pajak yang menguat pada awal periode fiskal menjadi salah satu modal penting bagi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kementerian Keuangan melihat ruang itu cukup terbuka untuk mendorong ekonomi Indonesia tumbuh 5,5 persen secara tahunan pada kuartal I 2026.
Target tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menaruh harapan besar pada belanja negara yang disalurkan lebih cepat dan lebih merata agar dorongan ke ekonomi tidak menumpuk di akhir tahun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan proyeksi itu dalam acara peluncuran PINISI di Gedung BI, Jakarta. Ia menekankan bahwa pola penyaluran anggaran yang lebih seimbang diyakini dapat menjaga laju pertumbuhan sejak awal tahun berjalan.
Belanja negara diarahkan lebih merata
Pemerintah kini mengubah pola penyaluran anggaran agar realisasi belanja tidak terlalu terkonsentrasi di penghujung tahun. Skema tersebut dibuat agar porsi belanja berjalan lebih proporsional dari awal hingga akhir periode fiskal.
Juda menilai langkah itu penting karena pertumbuhan ekonomi seharusnya terjadi lebih cepat dalam tahun yang sama. Dengan belanja yang didorong lebih awal, aktivitas ekonomi di berbagai sektor juga diharapkan ikut bergerak lebih dulu.
Dalam penjelasan yang disampaikan, target realisasi belanja negara untuk kuartal II, III, dan IV tahun ini masing-masing ditetapkan sebesar 26 persen dari total pagu APBN 2026. Pembagian yang lebih seimbang itu dipandang bisa memberi efek berantai terhadap kegiatan ekonomi nasional.
Konsumsi rumah tangga juga menjadi bagian yang diharapkan terangkat dari skema tersebut. Selama ini, konsumsi masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia sehingga percepatan belanja negara dinilai dapat memberi dukungan tambahan.
Penerimaan pajak memberi sinyal pemulihan
Dari sisi penerimaan, Kementerian Keuangan mencatat kinerja pajak yang lebih kuat pada awal tahun. Hingga akhir kuartal I 2026, realisasinya mencapai Rp 394,8 triliun, tumbuh 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Capaian itu terlihat jauh membaik jika dibandingkan kuartal I 2025, ketika penerimaan pajak masih terkontraksi 18,8 persen dengan nilai Rp 327 triliun. Perbaikan tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi dan transaksi usaha bergerak lebih solid pada awal tahun.
Kontributor terbesar datang dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penerimaannya tercatat sebesar Rp 155,6 triliun dan naik 57,7 persen secara tahunan.
Kenaikan pada pos tersebut dipandang sebagai indikator bahwa konsumsi dan perdagangan mulai menguat. Bagi pemerintah, penguatan ini penting karena ruang fiskal yang lebih baik dapat membantu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Dasar optimisme fiskal
Kementerian Keuangan melihat konsumsi pemerintah masih memiliki peran besar dalam mendorong laju ekonomi nasional. Pada tahun lalu, kontribusinya disebut mencapai sekitar 7,53 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi.
Kombinasi antara percepatan belanja negara dan kenaikan penerimaan pajak membuat pemerintah menilai target 5,5 persen pada kuartal I 2026 cukup realistis untuk dikejar. Juda menyebut kuatnya PPN dan PPnBM menjadi salah satu alasan utama di balik optimisme itu.
Sinyal positif dari sisi fiskal juga dinilai dapat memperkuat ekspektasi konsumen. Jika pola belanja negara tetap lebih cepat dan penerimaan pajak terus bertahan kuat, dorongan terhadap ekonomi pada awal tahun akan terasa lebih jelas.
-
-
-
-
