Perebutan Selat Hormuz kembali menempatkan Oman di garis depan ketegangan kawasan, meski negara itu selama ini lebih dikenal sebagai penenang konflik ketimbang pihak yang berpihak. Sorotan semakin tajam setelah Donald Trump melontarkan ancaman keras yang menyeret Muscat ke pusat pertarungan atas jalur energi paling sensitif di dunia.
Jalur perairan itu bukan sekadar rute pelayaran biasa. Selat Hormuz membawa lebih dari 20 persen lalu lintas minyak mentah global, sehingga setiap perubahan kendali di wilayah tersebut langsung berdampak pada perdagangan internasional.
Ancaman Trump muncul dalam rapat kabinet di Gedung Putih pada Rabu (27/5/2026). Saat ditanya soal kemungkinan kesepakatan sementara yang memberi peran bagi Iran dan Oman dalam pengelolaan selat strategis itu, Trump menjawab dengan nada keras dan menolak gagasan bahwa ada pihak tertentu yang boleh mengendalikannya.
Pernyataannya terekam dalam video dan transkrip resmi yang diunggah Departemen Luar Negeri AS tanpa perubahan. Dalam pernyataan itu, Trump menyebut Oman harus bersikap seperti pihak lain, atau menghadapi serangan, sehingga muncul kesan bahwa ancaman tersebut memang diarahkan ke Muscat.
Sikap itu sempat menimbulkan dugaan bahwa Trump keliru menyebut Oman dan sebenarnya mengarah ke Iran. Namun, dokumentasi resmi justru memperkuat anggapan bahwa Oman ikut menjadi sasaran tekanan politik dalam konflik yang lebih luas.
Ketegangan di selat itu membesar setelah serangan udara mendadak AS dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sejumlah pejabat tinggi Tehran, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, lalu Iran menutup Selat Hormuz.
Penutupan itu langsung mengubah perairan yang sebagian wilayahnya berada di batas laut teritorial Iran dan Oman menjadi titik konflik baru. Situasi tersebut memperlebar risiko bagi arus energi global dan menambah tekanan terhadap jalur perdagangan internasional yang sangat bergantung pada selat itu.
Kemarahan Washington juga dipicu laporan televisi pemerintah Iran mengenai rancangan nota kesepahaman antara Iran dan Oman untuk mengelola selat tersebut bersama. Dalam rancangan itu, Iran disebut mendorong sistem tarif atau tol bagi kapal yang melintas sebagai bagian dari penyelesaian konflik.
Oman yang makin tidak nyaman bagi Washington
Ancaman Trump terhadap Oman tidak lepas dari hubungan politik yang sudah menegang sebelumnya. Berdasarkan informasi pejabat internal AS, pemerintahan Trump frustrasi terhadap sikap diplomatik Muscat yang dianggap terlalu kritis terhadap operasi militer AS dan Israel.
Pada Maret 2026, Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr Albusaidi menulis opini di The Economist yang memperingatkan AS bahwa reputasinya di Timur Tengah akan dipertaruhkan jika terus melanjutkan perang bersama Israel. Albusaidi juga menegaskan lewat media sosial bahwa perang itu bukan buatan Iran.
Bagi Washington, sikap semacam itu membuat Oman semakin tidak nyaman dilihat sebagai mitra yang sepenuhnya sejalan. Situasi itu juga terasa sensitif karena AS tidak memiliki pangkalan militer permanen di Oman dan hanya mengandalkan akses reguler Angkatan Laut AS di Pelabuhan Duqm.
Mediator lama yang ikut terseret
Oman sebenarnya punya reputasi panjang sebagai negara penengah. Hubungan diplomatik Oman dan AS disebut sebagai yang tertua di dunia Arab, terjalin sejak 1790, dan kemudian diperkuat oleh kemitraan keamanan serta perjanjian perdagangan bebas.
Negara itu juga kerap dijuluki “Swiss di Timur Tengah” karena sering menjadi jalur komunikasi rahasia antara Washington dan Tehran. Dalam peran itu, Muscat selama ini justru dipandang sebagai pihak yang menjaga ruang dialog tetap terbuka di tengah krisis kawasan.
Saat Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi berkunjung ke Muscat pekan ini, Albusaidi kembali menegaskan komitmen negaranya pada stabilitas kawasan dan kebebasan navigasi. Lewat akun X resminya, ia menyatakan Oman akan terus mendukung upaya mengurangi ketegangan dan memajukan koeksistensi damai regional.
Di saat yang sama, jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup. The New York Times melaporkan negosiator AS dan Iran sedang menyusun rancangan perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari.
Pembahasan itu mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pelonggaran sanksi ekonomi, dan pembicaraan soal program nuklir Iran. Namun Trump menegaskan Washington tidak akan terburu-buru memberi persetujuan sebelum seluruh syarat AS dipenuhi, termasuk ketika ia menolak gagasan melonggarkan sanksi atau memberi kompensasi ekonomi kepada Iran hanya karena penyerahan cadangan uranium.
Di tengah perundingan yang masih rapuh itu, ancaman terhadap Oman menunjukkan betapa ketatnya perebutan atas Selat Hormuz. Pada saat yang sama, situasi itu juga menegaskan betapa sempitnya ruang diplomasi di kawasan yang masih dibayangi perang.
Source: www.beritasatu.com
