Dorongan terhadap hilirisasi kini semakin kuat karena program ini dipandang bukan hanya soal pembangunan pabrik, melainkan soal arah baru ekonomi nasional. Di tengah perhatian pada 13 proyek hilirisasi fase II bernilai Rp 116 triliun, DPR RI menempatkan agenda ini sebagai langkah penting untuk memperbesar nilai tambah Indonesia dari sumber daya alam yang selama ini banyak keluar dalam bentuk bahan mentah.
Sorotan itu menguat setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan rangkaian proyek strategis tersebut. Bagi DPR, dimulainya pengerjaan fisik menjadi tanda bahwa pemerintah serius mendorong perubahan struktur ekonomi, bukan sekadar menambah daftar proyek industri.
Nilai tambah dari sumber daya alam
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai hilirisasi lebih luas dari sekadar proyek manufaktur. Ia melihat program ini sebagai bagian dari perubahan cara Indonesia mengelola kekayaan alam agar hasilnya tidak berhenti di tahap ekstraksi.
Menurut Misbakhun, pesan presiden sangat kuat karena hilirisasi memberi nilai tambah pada produk-produk alam, termasuk mineral dan pertanian. Dari sudut pandang DPR, hal itu menjadi penanda penting bahwa Indonesia ingin keluar dari pola lama penjualan bahan mentah.
Karena itu, proyek fase II ini diposisikan sebagai instrumen ekonomi jangka panjang. Tujuannya memperkuat struktur industri nasional agar manfaat sumber daya alam benar-benar dirasakan di dalam negeri.
Harapan pada pertumbuhan dan lapangan kerja
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menilai fase kedua hilirisasi membutuhkan pelaksanaan yang matang. Ia juga menyoroti besarnya harapan publik terhadap program ini, terutama pada dua hal yang paling langsung terasa.
Harapan itu mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan serapan tenaga kerja. Jika berjalan sesuai rencana, proyek-proyek tersebut tidak hanya menambah kapasitas industri, tetapi juga mendorong efek berganda ke berbagai sektor ekonomi.
Dari perspektif DPR, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas. Hasil akhirnya harus terlihat pada pergerakan ekonomi nasional dan manfaat yang muncul bagi masyarakat serta pasar kerja.
Pekerja ikut menyoroti kemandirian ekonomi
Dukungan terhadap hilirisasi juga datang dari kalangan pekerja. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Arief Poyuono menilai program ini dapat menjadi fondasi kemandirian ekonomi Indonesia.
Arief menekankan pentingnya penguatan nilai tambah di dalam negeri agar hasil pertumbuhan tidak justru mengalir ke luar negeri. Ia juga mengkritik praktik lama ketika sumber daya alam dijual dalam bentuk mentah.
Menurut dia, menjual bahan mentah berarti melepas potensi pertumbuhan ekonomi ke negara lain. Karena itu, hilirisasi dipandang sebagai jalan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai industri global.
Tiga syarat besar agar program bertahan
Arief menambahkan bahwa keberhasilan jangka panjang bergantung pada tiga unsur utama, yaitu penguasaan teknologi, investasi besar, dan kualitas sumber daya manusia di bidang STEM. Ia menyebut ketiganya sebagai syarat agar proyek pengolahan bisa berjalan stabil dan berkelanjutan.
Ia juga menilai Danantara Indonesia perlu menjadi lembaga pembiayaan yang kuat untuk menopang pembangunan fasilitas pengolahan seperti smelter. Dukungan kelembagaan dinilai penting agar program tidak berhenti pada seremoni dan benar-benar melahirkan kapasitas industri baru.
Dari sisi pemerintah, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan pembangunan 13 proyek itu masih berjalan sesuai jadwal. Fokus utamanya diarahkan pada sektor mineral dan energi untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.
Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa hilirisasi fase II menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur industri domestik. Dengan investasi jumbo dan dukungan lintas pihak, proyek-proyek tersebut ditempatkan sebagai salah satu taruhan besar bagi nilai tambah Indonesia.
-
-
-
-
