Di tengah tekanan urbanisasi, alih fungsi lahan, dan dominasi sektor manufaktur, Jawa Barat masih menyimpan ruang besar untuk agribisnis. Kekuatannya bukan hanya pada skala ekonomi daerah yang besar, tetapi juga pada pasar domestik yang luas dan kondisi agroekologi yang sangat beragam.
Gambaran itu membuat agribisnis di Jawa Barat tidak layak dipahami sebatas urusan produksi pangan. Sektor ini juga dipandang sebagai penopang ekonomi pedesaan dan alat penting untuk menekan kemiskinan, sebagaimana disampaikan Guru Besar Universitas Majalengka, Prof Dr Hj Sri Ayu Andayani SP MP.
Agribisnis sebagai mesin ekonomi daerah
Dalam forum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Bandung, Prof Ayu menempatkan agribisnis sebagai agenda pembangunan yang lebih luas. Menurut dia, sektor ini terhubung langsung dengan ekonomi wilayah, kesempatan kerja, dan kinerja pembangunan, bukan hanya aktivitas di lahan pertanian.
Ia menguraikan delapan dimensi utama yang perlu diperhatikan dalam membaca arah agribisnis Jawa Barat. Delapan isu itu mencakup potensi agribisnis, kontribusi terhadap PDRB, daya saing wilayah, kontribusi terhadap LPE dan ekspor, pengurangan pengangguran, penyerapan tenaga kerja, serta strategi IKU pembangunan.
Kerangka tersebut menunjukkan bahwa agribisnis memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Dengan pendekatan seperti itu, sektor ini tidak berhenti di hulu, tetapi menjangkau rantai usaha turunannya yang lebih luas.
Angka ekonomi yang menunjukkan ruang gerak
Dari sisi skala ekonomi, Jawa Barat masih menyisakan ruang besar bagi penguatan sektor ini. Pada triwulan IV tahun 2024, PDRB harga berlaku Jawa Barat tercatat Rp724,69 triliun, sedangkan PDRB harga konstan tahun 2010 mencapai Rp448,06 triliun.
Besaran itu memperlihatkan bahwa agribisnis bergerak di tengah ekonomi daerah yang sangat besar. Karena itu, penguatan sektor pertanian dan usaha turunannya berpeluang menjadi salah satu penopang penting jika dikelola lebih terarah.
Tantangan yang belum tuntas
Di balik modal besar tersebut, hambatan struktural masih terasa kuat. Fragmentasi lahan dan kelemahan rantai nilai disebut sebagai dua masalah utama yang perlu dijawab dengan intervensi kebijakan yang lebih terstruktur.
Prof Ayu menilai transformasi struktural di sektor ini belum tuntas. Artinya, potensi besar Jawa Barat masih membutuhkan pembenahan pada kebijakan lahan, penguatan rantai pasok, dan tata kelola agribisnis agar manfaatnya tidak berhenti pada sebagian kecil pelaku saja.
Modal alam dan pasar yang saling melengkapi
Jawa Barat juga punya keunggulan agroekologi yang tidak banyak dimiliki daerah lain dalam skala sebesar ini. Wilayahnya membentang dari dataran rendah pesisir utara hingga dataran tinggi vulkanik, sehingga membuka peluang diversifikasi produksi yang cukup luas.
Keragaman wilayah itu memberi dasar bagi pengembangan berbagai komoditas sekaligus penguatan rantai nilai pertanian. Dalam situasi ketika pembangunan menekan ruang lahan, modal alam seperti ini menjadi penting untuk menjaga daya adaptasi agribisnis.
Di sisi lain, jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai sekitar 49 juta jiwa menciptakan pasar domestik yang sangat besar. Namun, pasar besar saja tidak cukup tanpa dukungan kebijakan, pengelolaan lahan, dan sistem distribusi yang lebih rapi.
Forum yang menempatkan agribisnis sebagai agenda strategis
Pembahasan soal posisi agribisnis Jawa Barat mengemuka dalam forum FGD ICMI yang digelar di ruang edukasi Masjid Al Jabbar, Kota Bandung. Forum itu menegaskan bahwa pertanian dan agribisnis perlu ditempatkan sebagai bagian dari arah pembangunan daerah, bukan hanya sebagai sektor produksi biasa.
Dari sudut pandang itu, Jawa Barat tampil sebagai provinsi dengan tantangan tata ruang dan tekanan ekonomi yang besar, tetapi sekaligus memiliki basis kuat untuk bertumpu pada agribisnis. Kombinasi populasi besar, bentang agroekologi yang beragam, dan ekonomi daerah bernilai ratusan triliun membuat sektor ini tetap relevan dalam menentukan arah pertumbuhan provinsi tersebut.
Source: radarcirebon.disway.id-
-
-
-
