Di tengah sorotan atas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, pemerintah justru menampilkan dua sisi sekaligus: jangkauan program yang sangat luas dan penertiban yang ketat di lapangan. Presiden Prabowo Subianto menyebut program itu sudah dinikmati 62,4 juta penerima manfaat setiap hari, namun ia juga mengakui masih ada banyak kekurangan yang harus segera dibenahi.
Salah satu langkah yang paling tegas adalah penutupan lebih dari 3.000 dapur MBG. Angka itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar perluasan layanan, tetapi juga mulai membersihkan titik-titik masalah yang dianggap belum sesuai aturan.
Prabowo menegaskan pengawasan harus diperketat agar setiap persoalan yang muncul bisa langsung dilaporkan dan ditindak. Ia meminta para pejabat aktif menyampaikan temuan bila ada masalah dalam pengelolaan MBG.
Ia juga membuka ruang bagi anggota DPR dan bupati untuk memeriksa seluruh dapur yang terlibat dalam program tersebut. Sikap itu memperlihatkan bahwa pemerintah tidak ingin ada pengelolaan program penting yang berjalan sembarangan.
Jika ada dapur yang tidak sesuai aturan, Prabowo meminta laporan segera masuk agar tindakan bisa langsung diambil. Dengan begitu, penanganan masalah tidak menunggu persoalan membesar di lapangan.
Di saat pembenahan dilakukan, cakupan MBG tetap bergerak meluas. Dari total 62,4 juta penerima manfaat harian, program ini menjangkau 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil.
Pemerintah juga menyiapkan perluasan sasaran untuk 500 ribu lansia yang tinggal sendiri dan membutuhkan makan bergizi. Kelompok ini disebut sebagai target berikutnya dalam program MBG.
Besarnya jumlah penerima membuat MBG menjadi salah satu kebijakan sosial dengan jangkauan paling luas yang sedang dijalankan. Namun, skala besar itu sekaligus membuat kualitas pengelolaan di dapur dan distribusi menjadi perhatian yang tidak bisa diabaikan.
Dalam penjelasannya, Prabowo menempatkan MBG sebagai bagian dari pelaksanaan UUD Pasal 34. Pasal itu mengatur jaminan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan tanggung jawab negara.
Ia juga menyinggung bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara sesuai amanat konstitusi. Karena itu, pengakuan atas kekurangan program dan penutupan ribuan dapur menjadi sinyal bahwa pemerintah sedang masuk ke tahap pembenahan yang lebih serius.
Langkah penertiban itu menunjukkan bahwa perluasan manfaat tidak berjalan sendiri tanpa pengawasan. Pemerintah kini menghadapi tuntutan untuk memastikan MBG tetap luas jangkauannya, tetapi juga lebih tertib, aman, dan sesuai aturan di lapangan.
Source: news.detik.com
