Jumlah lansia di Jawa Barat yang terus membesar membuat perhatian terhadap kelompok usia ini tak lagi bisa ditunda. Di tengah kondisi itu, program Sekolah Lansia Perempuan “Nyaah Ka Indung” mulai dipandang sebagai langkah yang relevan untuk menjawab kebutuhan 5,9 juta lansia di provinsi tersebut.
Komisi V DPRD Jawa Barat memberi dukungan penuh terhadap program yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu. Dukungan tersebut muncul karena isu lansia dinilai semakin dekat dengan kebutuhan keluarga dan tidak bisa dilihat sebagai urusan tambahan semata.
Anggota DPRD Jawa Barat Siti Muntamah menilai kehadiran sekolah lansia menjadi semakin mendesak. Menurut dia, persoalan lansia erat kaitannya dengan keluarga, sehingga aspirasi para lansia perlu dijawab lewat program yang tepat dan memang dibutuhkan.
Perhatian terhadap lansia perempuan juga menjadi salah satu alasan kuat di balik dukungan itu. Siti menyebut urusan perempuan, keluarga, dan anak juga mencakup perhatian kepada lansia, sehingga kebutuhan mereka perlu masuk dalam agenda yang serius.
Fokus pada perempuan lansia
Program Sekolah Lansia Perempuan “Nyaah Ka Indung” juga mendapat dukungan karena menyasar kelompok yang jumlahnya lebih besar di Jawa Barat. Kepala DP3AKB Jawa Barat Siska Gerfianti menjelaskan bahwa dari sekitar 5,9 juta penduduk Jawa Barat yang masuk kategori lansia, jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.
Proporsi lansia perempuan itu mencapai 51,71 persen. Sementara itu, angka penuaan penduduk atau aging population di Jawa Barat telah menyentuh 11 persen, yang menunjukkan kebutuhan kebijakan untuk kelompok lansia semakin nyata.
DP3AKB Jawa Barat memandang perlu adanya pendidikan nonformal bagi lansia perempuan. Melalui jalur ini, mereka diharapkan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan psikososial yang membantu kualitas hidup di masa tua.
Bekal agar tetap berdaya
Program ini tidak hanya diarahkan untuk memberi ruang belajar, tetapi juga untuk menjaga agar perempuan lansia tetap berdaya. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, mereka diharapkan tetap aktif dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa masa tua tidak harus identik dengan ketergantungan penuh. Pemerintah daerah ingin mendorong lansia perempuan agar tetap memiliki peran dan kontribusi di sekitar mereka.
Dukungan dari Komisi V DPRD Jawa Barat memperlihatkan bahwa kebutuhan lansia kini diposisikan lebih serius dalam kebijakan daerah. Dengan jumlah yang besar dan dominasi perempuan di dalamnya, layanan seperti Sekolah Lansia Perempuan “Nyaah Ka Indung” dinilai makin penting sebagai jawaban atas kebutuhan yang terus tumbuh.
Di tengah populasi lansia yang terus meningkat, perhatian pada kesehatan, aktivitas, dan produktivitas menjadi bagian penting dari arah kebijakan di Jawa Barat. Program ini pun hadir sebagai salah satu upaya konkret untuk merespons tantangan tersebut.
Source: biz.kompas.com