Bank Indonesia mendorong pembiayaan agar tidak berhenti di sistem keuangan, tetapi benar-benar mengalir ke aktivitas ekonomi yang bisa segera bergerak. Melalui Percepatan Intermediasi Indonesia atau PINISI, bank sentral ingin mempertemukan likuiditas yang masih longgar dengan proyek dan kebutuhan usaha yang siap dibiayai.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa persoalan utama saat ini bukan ketersediaan dana. Tantangannya ada pada penyaluran dana itu agar masuk ke sektor riil secara lebih cepat dan lebih efektif.
PINISI dirancang untuk hasil yang konkret
Dalam acara kick-off PINISI di Gedung BI, Jakarta, Perry menyampaikan bahwa forum ini tidak dimaksudkan hanya sebagai ruang diskusi. Arah utamanya adalah menghasilkan langkah nyata, mulai dari kesepakatan pembiayaan sampai proyek yang bisa langsung dijalankan.
BI menempatkan PINISI sebagai jembatan antara penyedia dana, pelaku usaha, dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dengan cara itu, intermediasi perbankan diharapkan tidak lagi berjalan lambat ketika dana di perbankan sebenarnya tersedia.
Perry juga menekankan bahwa intermediasi yang kuat punya peran penting bagi konsumsi dan investasi. Bila aliran pembiayaan tersendat, dampaknya ke aktivitas ekonomi tidak akan terasa penuh meski likuiditas masih berada di dalam sistem.
Dorongan ekonomi domestik jadi penopang
Di tengah ketidakpastian global, BI melihat ekonomi domestik perlu menjadi penyangga utama pertumbuhan. Tekanan geopolitik dan suku bunga tinggi di Amerika Serikat membuat ruang dari luar negeri tidak bisa menjadi tumpuan utama.
Karena itu, penguatan pembiayaan dalam negeri dinilai menjadi langkah yang relevan. Fokusnya bukan sekadar menjaga ketersediaan uang, tetapi memastikan uang tersebut bekerja di kegiatan ekonomi produktif.
PINISI juga diarahkan untuk mempercepat pertemuan kebutuhan pendanaan dengan proyek yang memang sudah siap digerakkan. BI ingin mekanisme ini menghasilkan keluaran yang lebih nyata, bukan berhenti pada pembahasan teknis semata.
Tiga fokus kerja PINISI
Program ini disusun dengan tiga arah kerja yang saling berkaitan. Pertama, memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan agar dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan bersama.
Kedua, mengoptimalkan program yang sudah ada supaya hasilnya lebih efektif. Ketiga, memastikan forum ini menghasilkan output yang terukur, baik berupa kesepakatan pembiayaan maupun realisasi proyek di lapangan.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa BI ingin memperbaiki kualitas intermediasi, bukan hanya menambah jumlah forum. Yang dikejar adalah percepatan penyaluran dana ke sektor yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi.
Pemerintah melihat ruang pembiayaan masih luas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut inisiatif ini dan menilai sinergi antarlembaga tetap diperlukan untuk menjaga fondasi ekonomi nasional. Menurutnya, tekanan global menuntut kerja bersama yang lebih kuat dari pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha.
Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu berada di angka 5,11 persen. Pemerintah kemudian memasang target yang lebih tinggi pada 2026, yakni 5,4 persen, sehingga kebutuhan pembiayaan produktif dipandang perlu terus diperluas.
Dorongan itu juga diarahkan ke usaha kecil dan menengah. Pemerintah berharap UMKM mendapat porsi pembiayaan yang lebih besar agar modal kerja dan ekspansi usaha bisa bergerak lebih cepat.
Hingga 31 Maret 2026, penyaluran kredit program pemerintah untuk UMKM tercatat mencapai Rp78,39 triliun. Jumlah itu setara sekitar 25 persen dari target tahunan, sehingga masih ada ruang besar untuk mempercepat penyaluran ke pelaku usaha.
Forum untuk mengurai sumbatan pembiayaan
PINISI disiapkan sebagai ruang koordinasi lintas pihak, mulai dari pemerintah, OJK, perbankan, investor, hingga pengusaha. Forum ini diharapkan dapat memetakan hambatan pembiayaan dengan lebih jelas agar solusi yang diambil lebih tepat sasaran.
BI ingin penguatan intermediasi tidak berhenti di tingkat administratif. Program ini diarahkan untuk menjembatani modal dengan proyek yang sudah siap berjalan, sehingga pembiayaan benar-benar masuk ke sektor riil.
Di saat likuiditas perbankan masih longgar dan kebutuhan pertumbuhan terus dijaga, efektivitas PINISI akan sangat bergantung pada kemampuan para pihak menjadikan koordinasi sebagai pembiayaan yang nyata terserap oleh dunia usaha.
-
-
-
-
