Proyek pengolahan sampah Legok Nangka kini bergerak ke tahap yang lebih serius setelah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) memberi penjaminan untuk fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPPASR) tersebut. Langkah ini menempatkan Legok Nangka sebagai proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU sektor persampahan pertama yang masuk portofolio penjaminan PT PII.
Dengan kapasitas pengolahan 2.131 ton sampah per hari, fasilitas ini disiapkan untuk mengubah sampah menjadi listrik. Skala tersebut membuat Legok Nangka bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga salah satu ujian terbesar penerapan waste-to-energy di Jawa Barat.
Skema penjaminan untuk menguatkan proyek
Komitmen kerja sama proyek ini ditandai lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Jabar Environmental Solution (JES) sebagai badan usaha pelaksana di Indramayu, Jumat (5/6). Pada kesempatan yang sama, PT PII dan PT JES juga meneken Perjanjian Penjaminan.
Setelah itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan Perjanjian Regres kepada PT PII. Rangkaian dokumen tersebut memperlihatkan bahwa proyek ini tidak hanya disiapkan dari sisi teknis, tetapi juga diperkuat dari sisi kepastian investasi.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PII, Andre Permana, menilai Legok Nangka menjadi langkah penting dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa penjaminan diberikan untuk meningkatkan kepastian investasi dan memperkuat kelayakan proyek agar lebih menarik bagi swasta, investor, dan lembaga pembiayaan internasional.
Target pengurangan sampah dan produksi listrik
Melalui teknologi waste-to-energy, TPPASR Legok Nangka ditargetkan mampu menekan volume sampah hingga 85 persen. Selain itu, fasilitas ini juga diharapkan menghasilkan listrik sebesar 40,79 megawatt dari proses pengolahan yang sama.
Fokus proyek ini tidak berhenti pada pengurangan timbunan sampah. Pemerintah dan badan usaha yang terlibat juga menempatkan fasilitas ini sebagai sumber energi yang memberi nilai tambah dari sampah yang sebelumnya hanya menjadi beban lingkungan.
Skema layanan yang dipakai bersifat regional. Legok Nangka diproyeksikan melayani enam daerah sekaligus, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang.
Dukungan pusat dan daerah ikut menguatkan proyek
Pemerintah pusat memberi sokongan melalui fasilitas Viability Gap Fund atau VGF dan Project Development Facility atau PDF dari Kementerian Keuangan. Dukungan ini diarahkan untuk membantu penyiapan proyek, pendampingan transaksi, dan meningkatkan daya tarik investasi.
Dari sisi daerah, Gubernur Dedi Mulyadi menyebut TPPASR Legok Nangka diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas persoalan sampah di Jawa Barat. Ia menilai kebutuhan itu mendesak, terutama di Bandung Raya dan wilayah sekitarnya yang terus menghadapi peningkatan volume sampah setiap tahun.
Dedi juga mengapresiasi peran PT PII karena penjaminan pemerintah dinilai memberi landasan kuat agar proyek berjalan sesuai komitmen. Dalam pandangannya, fasilitas ini diharapkan mampu menekan beban tempat pembuangan akhir sekaligus memperbaiki kualitas layanan pengelolaan sampah.
Dampak yang dibidik dari fasilitas terintegrasi
Dengan kapasitas besar dan dukungan pembiayaan yang melibatkan badan usaha, pemerintah, serta penjaminan, Legok Nangka diposisikan sebagai fasilitas terintegrasi untuk pengelolaan sampah lintas wilayah. Proyek ini juga dipantau sebagai model kerja sama yang menyatukan pengurangan sampah, produksi listrik, dan penguatan layanan publik dalam satu sistem.
Selain menahan laju timbunan sampah, proyek ini diproyeksikan memberi dampak lingkungan yang lebih luas. Pengolahan sampah menjadi energi diharapkan membantu menurunkan emisi gas rumah kaca dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah layanan.
Legok Nangka pun menjadi salah satu proyek yang menarik perhatian dalam dorongan membangun infrastruktur persampahan yang lebih modern di Jawa Barat. Di tengah tekanan sampah yang terus meningkat, proyek ini dipandang sebagai pembuktian apakah skema waste-to-energy benar-benar bisa berjalan efektif di level regional.
Source: mediaindonesia.com
