Pasar stablecoin kini tidak hanya berhadapan dengan pembatasan baru, tetapi juga dengan arah perubahan cara imbal hasil akan dikemas. Saat ruang untuk APY pasif makin sempit di bawah dorongan regulasi Amerika Serikat, industri justru mulai memindahkan fokus ke strategi aktif yang dijalankan sistem otomatis.
Perubahan ini muncul karena permintaan terhadap yield tidak benar-benar hilang. Joe Vollono, Chief Compliance Officer di STBL, menilai tekanan legislatif lebih banyak memindahkan lokasi yield daripada menghapusnya, sehingga model baru pun disiapkan untuk mencari return di jalur yang masih mungkin secara hukum.
Di pusat perdebatan, CLARITY Act memperluas pembatasan yang sebelumnya ada di Genius Act. Jika sebelumnya larangan hanya menyasar penerbit, aturan baru menargetkan bursa, broker, dan perantara kustodian yang menawarkan APY pada saldo stablecoin yang menganggur.
Naskah Senat yang ada masih mempertahankan bahasa lama yang melarang reward atas saldo stablecoin yang disimpan di akun. Namun, ruang untuk yield dari aktivitas transaksi tetap terbuka selama tidak berubah menjadi bentuk yang menyerupai bunga deposito bank.
Salah satu titik penting ada pada frasa hukum “functional or economic equivalent” dari bunga deposito bank. Artinya, ketika sebuah produk terlihat seperti savings APY, produk itu bisa diperlakukan seperti savings APY meski labelnya dibuat berbeda.
Tekanan politik dan dorongan dari sektor perbankan
Arah kebijakan yang lebih ketat juga ditopang oleh kompromi Tillis–Brooks, yang justru menutup celah pengecualian sebelumnya. Dalam teks baru, larangan diperluas ke “all intermediaries, any exchange, any platform holding your stablecoins.”
Kelompok bank dan credit union mendukung pendekatan yang keras itu. Mereka menilai rewards stablecoin sebagai bentuk shadow banking yang tidak diatur dan melihatnya sebagai pesaing langsung bagi deposito yang diasuransikan.
Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih bahkan memodelkan larangan penuh ini sebagai kebijakan yang berpotensi menaikkan pinjaman bank AS sekitar $2,1 miliar. Pada saat yang sama, kebijakan itu disebut menimbulkan biaya kesejahteraan bersih sebesar $800 juta, dengan rasio biaya-manfaat 6,6.
AI masuk untuk mencari jalur yield baru
Di tengah pembatasan itu, industri mulai beralih ke arsitektur yang berbeda. Dalam kerangka Yield-as-a-Service, return tidak lagi dibayarkan langsung dari saldo pasif, melainkan berasal dari eksekusi strategi aktif yang tidak terkena larangan secara langsung.
Model ini menempatkan lapisan agen AI di antara saldo stablecoin yang teregulasi dan protokol DeFi penghasil imbal hasil. Agen tersebut memantau likuiditas on-chain secara real time, menilai risiko protokol secara dinamis, lalu mengeksekusi perdagangan untuk menangkap peluang yield.
Peran AI dalam skema ini bukan sekadar alat bantu. Lapisan tersebut menjadi inti operasional yang menghubungkan kepatuhan, eksekusi, dan akses ke strategi penghasil return.
Dengan pendekatan seperti ini, pembatasan pada penerbit dan kustodian tidak otomatis mematikan permintaan atas imbal hasil. Yang berubah adalah cara yield dibentuk, dari saldo yang diam menjadi strategi aktif yang dijalankan sistem otomatis.
Bagi stablecoin teregulasi, arah baru itu menunjukkan bahwa pertarungan regulasi belum menutup pasar yield, melainkan mendorongnya mencari format lain. CLARITY Act pada akhirnya ikut membentuk infrastruktur yang memisahkan saldo menganggur dari aktivitas yang benar-benar menghasilkan imbal hasil.
