Pemangkasan jadwal Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi empat hari sepekan mulai dipandang sebagai salah satu cara pemerintah menjaga efisiensi belanja negara. Agar pelaksanaannya tidak boros, distribusi yang semula berlangsung lima hari kini dipangkas dengan menghapus penyaluran pada hari Sabtu.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut penyesuaian itu masuk dalam refocusing anggaran. Dari sisi fiskal, langkah tersebut dinilai lebih masuk akal karena biaya operasional MBG disebut mencapai sekitar Rp1 triliun per hari secara nasional.
Dengan model baru itu, pemerintah memperkirakan penghematan sekitar Rp4 triliun per bulan. Dalam perhitungan tahunan, nilai efisiensinya disebut bisa melampaui Rp50 triliun, sehingga ruang fiskal APBN tetap terjaga tanpa mengubah tujuan utama program.
Pertimbangan pelaksanaan di sekolah
Selain soal belanja negara, pemerintah juga melihat aspek teknis di lapangan. Juda Agung menilai pola lima hari menyimpan potensi pemborosan karena siswa bisa saja tetap harus datang ke sekolah hanya untuk mengambil jatah makanan pada hari yang dianggap kurang efektif.
Kondisi itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi program. Karena itu, pola empat hari dipilih agar alur distribusi lebih sederhana dan pelaksanaannya lebih mudah diawasi.
Juda Agung juga menyoroti penyaluran pada Jumat yang memiliki kendala tersendiri. Makanan berisiko harus bertahan hingga hari berikutnya bila tidak segera dikonsumsi, sehingga kualitasnya bisa menurun.
Dari sudut pandang itu, pengurangan satu hari distribusi bukan hanya soal penghematan anggaran. Langkah ini juga dimaksudkan untuk membuat pelaksanaan program lebih logis bagi sekolah dan penerima manfaat.
Pengawasan mutu tetap dijaga
Meski jadwal dipangkas, pemerintah menegaskan kualitas layanan tidak boleh turun. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar tetap bisa dikenai skorsing dan evaluasi.
Juda Agung bahkan membuka kemungkinan penindakan bagi SPPG yang dinilai tidak menjalankan standar dengan benar. Pengawasan ini diposisikan sebagai bagian dari refocusing agar program tidak hanya hemat, tetapi juga disiplin dalam mutu pelaksanaan.
Karena MBG berkaitan langsung dengan makanan yang dikonsumsi anak-anak di sekolah, aspek keamanan dan standar layanan menjadi perhatian penting. Pemerintah ingin memastikan efisiensi tetap berjalan tanpa mengurangi standar gizi dan keamanan pangan.
Tantangan keamanan pangan masih besar
Pengamat pangan dari Universitas Katolik Soegijapranata, Inneke Hantoro, menilai MBG pada dasarnya merupakan program yang baik. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama pada keamanan pangan dan kualitas makanan.
Menurut Inneke, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengelolaan, dan jaminan keamanan pangan masih perlu dibenahi serius. Ia menekankan bahwa kasus keracunan dapat merusak kepercayaan masyarakat dan membuat orang tua lebih berhati-hati terhadap risiko kesehatan anak.
Bagi Inneke, keberhasilan MBG tidak cukup dilihat dari luasnya jangkauan program. Rasa aman dari keluarga penerima manfaat juga menjadi ukuran penting dalam menilai kualitas kebijakan ini.
Daerah dan sekolah perlu ruang lebih besar
Inneke juga mendorong agar pelaksanaan MBG tidak terlalu terpusat. Ia menilai pemerintah daerah dan sekolah sebaiknya mendapat ruang lebih besar karena kondisi tiap wilayah tidak selalu sama.
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apakah sistem yang sangat tersentralisasi sudah tepat atau justru perlu disesuaikan. Pengawasan yang transparan dan adaptif dinilai akan membuat program lebih kuat saat diterapkan di lapangan.
Pembahasan soal perbaikan tata kelola ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga mutu MBG di tengah dorongan efisiensi. Pemerintah ingin pemangkasan jadwal tidak dipahami sebagai pengurangan perhatian, melainkan penataan ulang agar program berjalan lebih efektif dan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pemerintah Kota Semarang dijadwalkan menggelar Dialog Nasional Praktik Baik MBG di Gumaya Hotel Semarang pada 28 hingga 30 April 2026. Forum itu diharapkan bisa menghasilkan langkah konkret agar pembenahan kualitas, keamanan pangan, dan tata kelola program tidak berhenti di tataran wacana.
-
-
-
-
