Pencabutan izin lintas udara bagi pesawat kepresidenan Taiwan memicu ketegangan baru dalam persaingan pengaruh antara Washington dan Beijing. Amerika Serikat menilai langkah itu bukan persoalan administratif biasa, melainkan bentuk tekanan China yang disebut ikut memengaruhi sejumlah negara Afrika.
Taiwan menyebut rute penerbangan menuju Eswatini mendadak terganggu setelah Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar semula memberi izin melintas, lalu menariknya kembali ketika pesawat kepresidenan hendak melewati wilayah udara mereka. Pembatalan itu akhirnya membuat agenda perjalanan Presiden Taiwan ke Eswatini tak terlaksana.
Sorotan dari Washington
Departemen Luar Negeri AS bereaksi keras atas pencabutan izin tersebut. Washington menyebut tindakan itu sebagai penyalahgunaan sistem penerbangan sipil internasional karena ruang udara tidak semestinya dipakai sebagai alat tekanan politik.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan negara-negara terkait bertindak atas permintaan China. Dari sudut pandang AS, keputusan seperti itu merusak prinsip bahwa pengelolaan penerbangan internasional harus berfokus pada keselamatan dan kepastian, bukan kepentingan politik Beijing.
Tuduhan tekanan terhadap negara Afrika
Taiwan ikut menyampaikan pandangan serupa melalui pejabat keamanannya. Pejabat itu mengatakan China menekan Seychelles, Madagaskar, dan Mauritius, termasuk dengan ancaman sanksi ekonomi serta pencabutan bantuan penghapusan utang.
Tuduhan itu memperlihatkan bagaimana sengketa Taiwan dan China tidak berhenti pada wilayah Asia Timur. Dalam kasus ini, ruang udara Afrika menjadi bagian dari arena tarik-menarik diplomatik yang lebih luas, terutama ketika perjalanan resmi seorang kepala negara ikut terdampak.
Respons China dan posisi Taiwan
China membantah tuduhan tekanan tersebut melalui Kantor Urusan Taiwan. Meski begitu, Beijing tetap menyampaikan apresiasi kepada tiga negara yang dianggap sejalan dengan prinsip satu China.
Pernyataan itu sejalan dengan posisi lama China yang memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Di sisi lain, Taipei menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa Taiwan memiliki pemerintahan demokratis sendiri.
Keprihatinan dari Eropa dan Inggris
Kritik atas pencabutan izin lintas udara tidak hanya datang dari Amerika Serikat. Uni Eropa juga menyatakan keprihatinan dan menekankan bahwa keputusan mengenai ruang udara harus transparan, dapat diprediksi, dan tidak dipakai untuk tujuan politik.
Ruth Bradley-Jones, duta besar de facto Inggris untuk Taiwan, turut menyuarakan pandangan serupa. Ia menegaskan bahwa pengelolaan ruang udara harus mengutamakan keselamatan dan stabilitas, bukan kepentingan politik pihak tertentu.
Makna politik kunjungan ke Eswatini
Tujuan perjalanan itu sendiri memiliki arti simbolis bagi Taipei. Eswatini adalah salah satu dari sedikit negara yang masih menjaga hubungan resmi dengan Taiwan, sehingga kunjungan presiden memiliki bobot diplomatik yang besar.
Presiden Taiwan Lai dijadwalkan hadir dalam peringatan 40 tahun naik takhta Raja Mswati III. Kunjungan terakhir presiden Taiwan ke negara tersebut berlangsung pada 2023 saat Tsai Ing-wen berkunjung ke Eswatini.
Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat juga mengecam langkah China dan menyatakan dukungan untuk Taiwan. Meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, AS tetap menjadi pendukung internasional terbesar Taiwan dan pemasok senjata utamanya, sehingga gangguan terhadap mobilitas pejabat Taiwan langsung menarik perhatian Washington.
