Langkah Washington terhadap dua geng terbesar Brasil kini menjalar jauh melampaui urusan penegakan hukum biasa. Penetapan Primeiro Comando da Capital atau PCC dan Comando Vermelho sebagai organisasi teroris menempatkan Brasília dalam tekanan politik baru, terutama karena isu keamanan publik sudah lama menjadi medan paling sensitif di negara itu.
Status Foreign Terrorist Organization mulai berlaku pada 5 Juni setelah sebelumnya kedua kelompok itu dimasukkan ke kategori Specially Designated Global Terrorists. Dengan label baru itu, aset yang terkait dengan kelompok tersebut di Amerika Serikat diblokir, sementara kewenangan pembatasannya menjadi jauh lebih ketat dibanding status sebelumnya.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan keputusan itu diambil untuk melindungi warga Amerika Serikat. Ia juga menyebut pemerintahan Trump akan memakai seluruh alat yang tersedia guna menjaga keamanan nasional, menghentikan aliran narkoba ilegal, dan memutus pendanaan bagi jaringan yang ia sebut sebagai narco-teroris kekerasan.
Kebijakan ini sejalan dengan dorongan Donald Trump sejak kembali ke Gedung Putih untuk memberi label teroris pada berbagai jaringan kriminal di Amerika Latin. Namun, pendekatan seperti itu juga memicu kritik karena dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi perluasan pengaruh militer AS di belahan Barat.
Di Brasília, dampak politiknya langsung terasa karena keputusan tersebut hadir saat pertarungan menuju pemilihan presiden memanas. Luiz Inacio Lula da Silva, yang kembali maju untuk masa jabatan keempatnya yang tak beruntun, disebut berkali-kali berupaya mencegah pemerintahan Trump memakai label teroris terhadap geng-geng Brasil.
Kekhawatiran utama pemerintah Brasil adalah label itu tidak hanya menyasar jaringan kriminal. Lingkaran yang memiliki kontak dengan kelompok yang ditetapkan juga dikhawatirkan ikut terkena, termasuk lembaga keuangan dan korban pemerasan.
Pertarungan politik dan isu kedaulatan
Di tengah situasi itu, Lula juga menyoroti meningkatnya ancaman campur tangan asing di Amerika Latin. Kekhawatiran tersebut makin sensitif setelah operasi militer pada 3 Januari yang membuat AS menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Di sisi lain, lawan utama Lula, Senator sayap kanan Flavio Bolsonaro, memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan AS. Pengumuman dari Washington itu muncul setelah Trump bertemu Flavio di Gedung Putih pada pekan ini.
Setelah pertemuan tersebut, Flavio mengatakan kepada wartawan bahwa ia aktif meminta Trump untuk menetapkan PCC dan Comando Vermelho sebagai kelompok teroris. Keterlibatan itu menambah bobot politik pengumuman Washington di tengah persaingan dalam negeri Brasil.
Hubungan keluarga Bolsonaro dengan Trump memang sudah beberapa kali muncul dalam dinamika politik sebelumnya. Tahun lalu, Trump menaikkan tarif terhadap Brasil hingga hampir 50 persen sebagai bentuk solidaritas dengan Jair Bolsonaro, ayah Flavio.
Jair Bolsonaro sendiri pernah didakwa berupaya merusak demokrasi setelah kalah dalam pemilu 2022. Meski Trump meminta agar perkara terhadap Bolsonaro dihentikan, mantan presiden itu akhirnya dijatuhi hukuman 27 tahun penjara.
Putra bungsunya, Eduardo Bolsonaro, kini juga menghadapi proses hukum atas dugaan obstruction karena mencari campur tangan Trump untuk membantu ayahnya. Rangkaian peristiwa itu membuat langkah terbaru Washington semakin sulit dipisahkan dari tarik-menarik politik keluarga Bolsonaro.
Keamanan publik sebagai penentu arah
Isu keamanan publik diperkirakan akan menjadi salah satu penentu utama dalam persaingan Lula dan Flavio Bolsonaro, yang menurut jajak pendapat berada sangat berdekatan. Bentrokan terbaru antara aparat dan kelompok kriminal seperti Comando Vermelho juga diperkirakan ikut memengaruhi arah pemungutan suara.
Di Rio de Janeiro, operasi polisi pada Oktober lalu menewaskan lebih dari 120 orang. Operasi lain pada Maret menewaskan delapan orang, dan keduanya memperkuat debat soal efektivitas pendekatan keras terhadap geng bersenjata.
Kritik terhadap razia semacam itu menilai puluhan tahun konfrontasi bermiliter justru menyuburkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi. Luis Flavio Sapori, sosiolog dan pakar keamanan publik dari Pontifical Catholic University of Minas Gerais, menilai konfrontasi bersenjata dengan pengedar muda di pinggiran kota tidak cukup untuk menjawab kompleksitas pencucian uang dan kaitannya dengan kejahatan finansial.
Sebagai respons atas keresahan publik, Lula meluncurkan inisiatif senilai 2 miliar dolar pada Maret. Dana itu diarahkan untuk menyerang fondasi keuangan jaringan kriminal seperti PCC dan Comando Vermelho, sekaligus memutus perdagangan senjata, memperbaiki sistem penjara, dan meningkatkan penyelidikan pembunuhan.
Setelah pengumuman dari Washington, penasihat urusan luar negeri Lula, Celso Amorim, mengingatkan agar AS tidak menggunakan label itu untuk melanggar kedaulatan Brasil. Ia menegaskan bahwa kejahatan terorganisir memang harus dilawan, dan kerja sama internasional tetap diterima terutama dalam isu pencucian uang dan perdagangan senjata.
Amorim juga mengatakan bahwa dalih apa pun untuk intervensi akan dianggap tidak dapat diterima. Dengan begitu, penetapan dua geng terbesar Brasil sebagai teroris kini berubah menjadi persoalan yang merembet ke keamanan, diplomasi, dan perebutan pengaruh politik di Brasil.
-
-
-
-
