Rencana Internal Revenue Service atau IRS untuk menambahkan kolom kewarganegaraan di formulir pajak tahun depan segera menarik perhatian karena dampaknya tidak berhenti di urusan administrasi. Perubahan itu berpotensi membuat data pajak warga negara dan non-warga dicatat dengan cara yang lebih eksplisit di Form 1040, formulir utama untuk melaporkan penghasilan dan mengklaim manfaat pajak.
Di antara dua versi formulir yang sedang dibahas, salah satunya memuat kotak centang bertuliskan, “Check this box if you are a non-U.S. citizen or have dual citizenship.” Kehadiran opsi seperti itu menunjukkan bahwa pembahasan di IRS tidak sekadar soal format, melainkan juga soal batas antara administrasi perpajakan dan identifikasi status kewarganegaraan.
Dorongan kebijakan yang lebih luas
Wacana ini muncul di tengah upaya pemerintahan Trump untuk menghubungkan lembaga federal dengan penegakan imigrasi yang lebih luas. Departemen Keuangan, yang membawahi IRS, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri menghabiskan banyak waktu pada 2025 untuk mendorong kolaborasi lintas lembaga.
Salah satu fokus yang memicu sorotan adalah berbagi data pajak rahasia dengan pejabat imigrasi guna mendukung kampanye deportasi pemerintahan Trump. Langkah tersebut langsung menghadapi perlawanan hukum dan menambah sensitivitas atas setiap perubahan yang menyentuh data pajak.
Seorang hakim federal pada November memblokir IRS agar tidak membocorkan data tersebut. Pemerintah federal kemudian mengajukan banding atas putusan itu, sehingga perdebatan soal penggunaan data pajak masih jauh dari selesai.
Imigran tetap berada dalam sistem pajak yang sama
Di tengah pembahasan itu, imigran tetap wajib melapor pajak dan menggunakan formulir IRS yang sama dengan wajib pajak warga negara. Kewajiban tersebut juga mencakup mereka yang tidak memiliki dokumen.
Pembayaran pajak selama ini dipandang sebagai salah satu faktor penting bagi imigran tanpa dokumen untuk mendapatkan status hukum. Karena itu, tambahan pertanyaan soal kewarganegaraan di Form 1040 dinilai dapat menambah lapisan baru dalam hubungan antara administrasi pajak dan penegakan imigrasi.
Perubahan seperti itu juga berpotensi memperkuat kesan bahwa data fiskal makin dekat dengan proses verifikasi status keimigrasian. Di tengah suasana seperti ini, formulir pajak tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pelaporan keuangan tahunan.
Masih dibahas secara internal
Tiga orang yang mengetahui situasi itu mengatakan pembahasan masih berlangsung di internal IRS. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena khawatir akan konsekuensi profesional.
Perwakilan Departemen Keuangan menolak berkomentar pada Jumat. Hingga saat ini, IRS belum menyampaikan pernyataan terbuka mengenai apakah versi formulir dengan kotak centang status kewarganegaraan itu benar-benar akan dipakai.
Bayang-bayang masalah data lama
Perhatian terhadap rencana baru ini juga dipengaruhi rekam jejak soal keamanan data wajib pajak. Pada Februari, IRS mengakui di pengadilan bahwa pihaknya keliru membagikan data lebih dari 42.000 wajib pajak kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Pengakuan itu menambah sorotan terhadap upaya pemerintah untuk mengaitkan administrasi pajak dengan penegakan imigrasi. Dengan latar tersebut, perdebatan seputar Form 1040 kini ikut mencerminkan pertanyaan yang lebih besar tentang seberapa jauh data federal boleh dipakai di luar tujuan awalnya.
-
-
-
-
